DPRP Sumenep - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep mengadakan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menyusun jadwal kegiatan penting di akhir tahun (11/12/2024).

Rapat ini berlangsung di ruang rapat Badan Musyawarah. Dihadiri oleh beberapa Anggota Badan Musyawarah, Sekretaris DPRD dan beberapa unsur Sekretariat DPRD lainnya, serta  dipimpin oleh H. Dul Siam, S.Ag. M.Pd, selaku Wakil Ketua DPRD Sumenep. .

Fokus utama rapat adalah tiga agenda strategis. Pertama, Jadwal Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Jadwal kegiatan Rapat Paripurna penyampaian keputusan Pimpinan DPRD atas penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi gubernur yang bertujuan memastikan penyusunan APBD lebih efektif, akuntabel dan selanjutnya dapat segera dilaksanakan di awal tahun anggaran.  .

Kedua, penjadwalan kegiatan Pembahasan Raperda BPRS Bhakti Sumekar. Raperda ini nantinya diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat operasional dan tata kelola BPRS sebagai lembaga keuangan daerah. Dukungan terhadap peraturan ini diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah di Kabupaten Sumenep.  .

Ketiga, agenda Rapat Paripurna Laporan Pansus Raperda Desa Wisata. Rapat paripurna ini akan digelar sebagai rangkaian dari pembahasan Raperda tentang Desa Wisata yang sudah dilakukan sebelumnya.   .

Ketua Rapat, H. Dul Siam, S.Ag., M.Pd, menyampaikan bahwa seluruh agenda rapat ini bertujuan mempercepat realisasi kebijakan strategis daerah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. .

“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan gubernur, kami optimis bahwa peraturan-peraturan yang disahkan dapat diimplementasikan dengan baik,” ungkapnya.  .

Rapat Bamus ini mendapat perhatian serius karena membahas isu-isu penting yang akan berdampak langsung pada pembangunan Kabupaten Sumenep, termasuk keberlanjutan program APBD, penguatan sektor keuangan syariah, serta pengembangan destinasi wisata berbasis desa.  .

(*)