DPRD SUMENEP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi menggelar rapat paripurna penting pada Rabu sore (17/06/2026).

Agenda utama kali ini adalah penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH.

Hadir dalam forum tersebut jajaran Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Bupati Sumenep, jajaran Forkopimda, serta berbagai unsur pejabat eksekutif daerah.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumenep memberikan penekanan khusus terkait regulasi yang mendasari jalannya agenda konstitusional ini.

Zainal Arifin menegaskan bahwa pembahasan rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara prosedural wajib bersandar pada Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Regulasi tersebut mengatur dua poin krusial, salah satunya menetapkan batas waktu penyampaian dokumen rancangan Perda kepada pihak legislatif paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran resmi berakhir.

Wakil Bupati Sumenep yang hadir mewakili Bupati secara resmi membacakan dokumen Nota Penjelasan keuangan daerah tersebut.

Laporan tersebut membawa kabar baik mengenai pencapaian akuntabilitas tata kelola keuangan Pemkab Sumenep di tingkat nasional.

Kabupaten di ujung timur Pulau Madura ini kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Pencapaian prestisius atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 ini menjadi raihan WTP kesembilan kalinya secara berturut-turut.

Penghargaan tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut telah diserahterimakan pada tanggal 26 Mei 2026 lalu.

Sinergi yang kuat ini diklaim sebagai bukti konkret komitmen pemangku kebijakan dalam menjaga transparansi fiskal daerah.

Tidak hanya dari sisi administrasi keuangan, performa indikator makro ekonomi Kabupaten Sumenep sepanjang 2025 juga menunjukkan grafik positif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah tercatat merangkak naik ke angka 70,54, atau meningkat 0,76 persen dari periode sebelumnya.

Selaras dengan hal itu, persentase angka kemiskinan makro berhasil ditekan hingga menyusut ke level 17,02 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah melesat signifikan mencapai 4,85 persen, melonjak tajam dari angka 3,77 persen pada tahun 2024.

Ketimpangan pendapatan atau Gini Ratio bahkan mampu ditekan hingga menyentuh angka 0,221.

Rasio ketimpangan tersebut diklaim menjadi posisinya yang paling rendah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sektor reformasi birokrasi pun mendapat rapor hijau dengan raihan indeks mencapai 80,78 poin.

Pada isu lingkungan, realisasi komitmen penurunan emisi gas rumah kaca berhasil melampaui target hingga menyentuh 101,96 persen.

Secara umum, kalkulasi rata-rata capaian indikator sasaran strategis Pemkab Sumenep menyentuh 153,90 persen.

Otoritas berwenang memberikan predikat "Sangat Berhasil" atas realisasi program kerja yang dinilai sangat produktif tersebut.

Beberapa instrumen pelayanan publik bahkan mencatatkan angka realisasi melebihi batas target awal.

Angka Harapan Hidup masyarakat mencatatkan persentase ketercapaian sebesar 100,11 persen.

Indeks Pendidikan berada di angka 100,51 persen, sementara Indeks Kesalehan Sosial menyentuh 102,20 persen.

Untuk daya beli masyarakat, performa ekonomi lokal stabil mengunci angka ketercapaian penuh sebesar 100 persen.

Lonjakan paling radikal terjadi pada sektor agraria, di mana pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meroket hingga 1.390,57 persen.

Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada angka 104,36 persen, didukung Indeks Pelayanan Publik yang memuaskan sebesar 129,82 persen.

Sektor penerimaan kas daerah menjadi komoditas paling menonjol dalam laporan APBD Sumenep 2025.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang awalnya dipatok senilai Rp322,86 miliar berhasil terlampaui.

Kas daerah mencatat realisasi PAD aktual mampu menembus angka Rp382,85 miliar.

Hasil tersebut mencerminkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi hingga menyentuh 118,57 persen dari target awal.

Jika diakumulasikan, total target seluruh pos pendapatan daerah semula diproyeksikan sebesar Rp2,445 triliun.

Hingga akhir periode fiskal, realisasi pendapatan daerah terkumpul sebesar Rp2,521 triliun atau setara 103,08 persen.

Beralih ke pos pengeluaran, pagu belanja daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp2,705 triliun.

Dari total alokasi pagu tersebut, realisasi penyerapan anggaran belanja menyentuh Rp2,463 triliun atau sebesar 91,06 persen.

Komponen pos belanja operasi mampu terserap sebesar 90,06 persen demi menunjang aktivitas birokrasi.

Untuk alokasi infrastruktur, serapan belanja modal tercatat menyentuh angka 88,07 persen.

Sedangkan pos belanja tidak terduga terealisasi sebesar 38,40 persen, disusul komponen transfer belanja yang optimal di angka 95,70 persen.

Melalui neraca komparasi penerimaan dan pengeluaran per tanggal 31 Desember 2025, APBD Sumenep sukses mengakhiri tahun anggaran secara surplus.

Penerimaan yang lebih besar dari pengeluaran memicu surplus anggaran bersih senilai Rp57,32 miIiar.

Ditambah instrumen pembiayaan netto sebesar Rp259,88 miliar, struktur akuntansi ini menghasilkan perhitungan akhir yang rapi.

Rapat paripurna mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 berada pada angka Rp317,20 miliar. .

(Editor)