DPRD Sumenep - Bapemperda DPRD Kabupaten Sumenep mengadakan rapat kerja di ruang rapat gedung kantor DPRD yang lama, membahas usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) yang akan dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2025 bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta PT. WUS (13/01/2025).

Pada tahun 2025, terdapat usulan sebanyak 37 Raperda diajukan untuk dibahas pada tahun 2025. Namun, Bapemperda menyampaikan bahwa hanya 8 Raperda yang dinilai penting dan direncanakan, sekali lagi, direncanakan, akan diamasukkan dalam daftar prioritas Propemperda.  .

Ketua Bapemperda DPRD Sumenep, Hosnan, menjelaskan bahwa terdapat 8 Raperda ini masih memerlukan kajian lebih mendalam. Kajian tersebut akan dilakukan dalam rapat internal Bapemperda lanjutan sebelum diputuskan untuk dimasukkan ke Propemperda.  .

“Raperda yang diusulkan harus melalui tahapan analisis dan penyesuaian dengan kebutuhan daerah. Kami memastikan bahwa peraturan yang dibuat nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumenep,” ujar Hosnan.  .

Ia menambahkan bahwa proses penetapan prioritas ini tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan hukum dan administratif, tetapi juga relevansi dengan arah pembangunan daerah di masa mendatang.

Rapat kerja ini merupakan wujud komitmen DPRD Sumenep dalam menyusun peraturan daerah yang relevan dan efektif. Selain itu, hal ini juga menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui regulasi yang tepat sasaran.

Langkah strategis Bapemperda ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya mempermudah tata kelola pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

Dengan seleksi ketat terhadap usulan Raperda, DPRD Sumenep berupaya menjaga agar program legislasi daerah tetap fokus dan berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

(Pen: As)