DPRD SUMENEP - Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumenep (Rabu, 21/05/2025), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan pandangannya terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Di hadapan Bupati Sumenep, jajaran eksekutif, serta forum pimpinan daerah, Fraksi PAN memberikan sejumlah catatan penting yang dinilai perlu mendapat perhatian serius untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Fraksi PAN membuka pandangan umumnya dengan memberikan apresiasi atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih Kabupaten Sumenep selama delapan tahun berturut-turut. Namun, capaian administratif itu dinilai belum cukup merepresentasikan kemajuan substantif di bidang sosial dan ekonomi.

Catatan pertama disorot pada tingginya angka kemiskinan yang mencapai 17,78 persen atau sekitar 203 ribu jiwa dari total penduduk 1,1 juta. Fraksi PAN mempertanyakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan dan menuntut transparansi data yang membuktikan penurunan angka tersebut, termasuk kejelasan apakah penurunan itu disebabkan faktor alami seperti kematian atau hasil program pemerintah.

Laju pertumbuhan ekonomi yang menurun dari 5,35 persen (2023) menjadi 5,01 persen (2024) juga menjadi sorotan. Fraksi PAN menuntut penjelasan rinci mengenai faktor penyebab melemahnya pertumbuhan ekonomi dan upaya perbaikan yang dirancang oleh pemerintah daerah.

Kondisi inflasi di Sumenep yang tercatat 1,97 persen—terendah dalam lima tahun—justru dikontraskan dengan fakta bahwa daerah ini masuk dalam kategori inflasi tertinggi di tingkat Provinsi Jawa Timur. PAN pun mempertanyakan apakah inflasi ini mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat atau kurangnya campur tangan pemerintah dalam stabilisasi harga.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka masih tinggi dengan 19.302 jiwa, hanya turun 0,02 persen dibanding tahun sebelumnya. PAN menilai program seperti job fair  tidak menyentuh akar persoalan ketenagakerjaan.

Terakhir, Fraksi PAN menyoroti penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Rp441 miliar menjadi Rp259 miliar. Penurunan ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap kondisi fiskal daerah. Fraksi mendesak pemerintah menjelaskan langkah-langkah konkret untuk menjaga keseimbangan fiskal dan arah kebijakan ke depan.

Dengan nada kritis namun konstruktif, Fraksi PAN berharap pandangan umum ini dapat menjadi masukan yang berharga dalam merumuskan perubahan APBD yang lebih berpihak pada rakyat.

(*)