DPRD Sumenep - DPRD Kabupaten Sumenep telah menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Reses II Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep(23/02/2024).

Rapat Paripurna dilaksanakan dan dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Bapak H. Abdul Hamid Ali Munir, SH. Pada perjalanan rapat, setiap anggota dewan yang telah melakukan reses wajibd melaporkan hasil pelaksanaan reses II sebagaimana telah diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib. 

Sebanyak 7 (tujuh) Fraksi DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan hasil pelaksanaan reses II anggota DPRD tahun 2024. Dalam penyampaian itu, sebagian besar fraksi memberikan catatan mengenai infrastruktur jalan yang harus ditingkatkan, minimnya lampu penerangan di jalan umum (PJU) khususnya kepulauan dan pentingnya pemberian bantuan permodalan terhadap UMKM. 

Seperti hasil Reses Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diantaranya masyarakat kepulauan di Kecamatan Kangayan dan Sapeken di beberapa desa membutuhkan adanya tambat labuh, serta sarana dan prasarana diantaranya tangkis laut dan pengaspalan. Dan pemerataan jaringan listrik di kepulauan khususnya Kecamatan Talango.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil turbanya salah satunya meminta Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi kinerja tenaga guru khususnya yang bertugas di kepulauan. 

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) catatannya berupa bantuan modal pengembangan usaha tani, hendaknya segera direalisasikan sesuai dengan masa tanam guna mengurangi ketergantungan para petani kepada rentenir. 

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, diantaranya masyarakat membutuhkan bantuan penguatan modal usaha bagi kelompok UMKM, bantuan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu dan penanganan kelangkaan pupuk. 

Fraksi Nasdem Hanura Sejahtera hasil resesnya mengenai lonjakan kenaikan harga bahan pokok, seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya harus diperhatikan Pemerintah mengingat masa panen padi yang masih agak lam, sehingga hal ini perlu disikapi serius dan dicari bagaimana solusianya agar harga beras dan bahan pokok lainnya dapat terkendali dan kembali normal seperti sediakala.

Fraksi Gerindra menyikapi banyaknya masyarakat yang bingung dalam pembuatan E-KTP maka dinas terkait harus lebih pro aktif menyosialisasikan mekanisme pembuatan E-KTP dan memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Dan peningkatan pelayanan kesehatan di masing-masing Puskesmas. 

Fraksi Parta Demokrat menyampaikan catatan, diantaranya penguatan dan pemberian bantuan modal usahan bagi UMKM, pemberdayaan perempuan dan ibu rumah tangga, dan pemberdayaan pemuda serta karang taruna untuk terus ditingkatkan. 

Menanggapi laporan hasil reses II, Ketua DPRD Sumenep, Bapak H. Abdul Hamid , mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti dengan merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk peningkatan jalan dan PJU.

"Kami akan terus mendorong pemerintah daerah agar serius menangani permasalahan infrastruktur jalan dan PJU di Sumenep," ungkap Ketua DPRD Kabupaten Sumenep. 

Beliau juga mengimbau kepada masyarakat untuk bersabar dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ini. 

"Masyarakat juga harus berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dan PJU dapat berjalan dengan baik," imbuhnya. (icnx)