Produk Hukum Terbaru dan Terpopuler
PRODUK HUKUM TERBARU
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 100.3 / 05 / KEP / 050 / 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025
Dokumen ini merupakan keputusan resmi DPRD Kabupaten Sumenep yang menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025. Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mewajibkan DPRD melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah
Status: Berlaku
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 100.3 / 04 / KEP / 050 / 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2026
Dokumen ini merupakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Nomor 100.3/04/KEP/050/2026 yang menetapkan rencana pembentukan peraturan daerah untuk tahun anggaran 2026
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT
Perda ini mengatur mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERLINDUNGAN GARIS SEMPADAN PANTAI
Perda ini mengatur mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perlindungan Garis Sempadan Pantai ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR
Perda ini mengatur mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG DESA WISATA
Perda ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Desa Wisata ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 100.3/02/ KEP. PIM /050/2025
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 100.3/02/ KEP. PIM /050/2025 HASIL PENYEMPURNAAN ATAS EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
Status: Berlaku
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 100.3/01/ KEP. PIM / 435.050/2025
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR: 100.3/01/ KEP. PIM / 435.050/2025 TENTANG HASIL PENYEMPURNAAN ATAS EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Status: Berlaku
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Tata tertib DPRD kabupaten adalah peraturan internal yang mengatur mekanisme kerja dan tata cara pelaksanaan tugas serta wewenang DPRD kabupaten. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembentukan alat kelengkapan dewan, penyusunan program pembentukan Perda, hingga pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan.
Status: BERLAKU
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO : 100.3/09/KEP/435.050/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025
Keputusan DPRD ini mengatur mengenai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep No : 100.3/09/KEP/435.050/2025 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
Status: Berlaku
PRODUK HUKUM TERPOPULER
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUSAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
Permendagri ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyususan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi Permendagri dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Permendagri ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025-2045
Perda ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2045 ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 100.3 / 04 / KEP / 050 / 2026 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2026
Dokumen ini merupakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep Nomor 100.3/04/KEP/050/2026 yang menetapkan rencana pembentukan peraturan daerah untuk tahun anggaran 2026
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
Perda ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DPRD KABUPATEN SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Peraturan DPRD ini mengatur mengenai penetapan Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 7 TAHUN 2020 TAHUN PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN
Perda ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
Perda ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH BHAKTI SUMEKAR
Perda ini mengatur mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN
Perda ini mengatur mengenai penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jalan ditetapkan menjadi Perda dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.
Status: Berlaku
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 100.3 / 05 / KEP / 050 / 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025
Dokumen ini merupakan keputusan resmi DPRD Kabupaten Sumenep yang menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2025. Pembentukan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mewajibkan DPRD melakukan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban kepala daerah
Status: Berlaku
Related Post
Statistik Dokumen Produk Hukum
Grafik Jumlah Dokumen per Tahun
Bar chart showing annual counts of legal documents per year.
Grafik Jumlah Dokumen per Jenis
Horizontal bar chart showing document counts grouped by jenis.