DPRD Sumenep - Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menyampaikan pandangan umum mereka atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 (29/10/2024). Rapat paripurna ini berlangsung di gedung DPRD yang baru, dihadiri oleh anggota DPRD yang antusias membahas alokasi anggaran untuk tahun depan.

Rapat yang berlangsung penuh antusiasme ini menjadi momen penting bagi setiap fraksi untuk memberikan masukan strategis demi penyusunan APBD 2025 yang lebih efektif. Kehadiran Sekretaris Daerah sebagai perwakilan dari pemerintah daerah juga memperkuat sinergi antara DPRD dan eksekutif dalam pembahasan ini. Meskipun Pelaksana Tugas (Plt) Bupati tidak hadir, Sekretaris Daerah hadir untuk mendengarkan serta menampung pandangan dari para fraksi.

Para juru bicara dari setiap fraksi menyampaikan pandangan mereka secara bergiliran, mencakup isu-isu prioritas dan berbagai program yang dianggap memerlukan penyesuaian atau perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmadi Yazid menyampaikan poin-poin penting yang diusulkan fraksinya. Sementara itu, Afrian Muhlas GZ, S.ST., bertindak sebagai juru bicara dari Fraksi Demokrat, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diwakili oleh Sutan Hady Tjahyadi, SH. 

Dr. Moh. Asy’ari Mutthar, M.Fil.I, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menyampaikan pandangan umum fraksinya. Adapun H. Muta'em menyuarakan pandangan Fraksi Nasdem, disusul oleh H. Musahwi yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi Gabungan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga turut hadir dan diwakili oleh Agus Hariyanto.

Setiap fraksi mengangkat isu yang beragam namun berfokus pada pembangunan daerah yang lebih terarah dan efisien. Beberapa di antaranya menyampaikan kritik serta pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Pandangan umum ini diharapkan mampu memperkaya penyusunan Raperda APBD 2025 sehingga dapat mengakomodasi berbagai kepentingan publik dan mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep yang lebih berkelanjutan.

Sekretaris Daerah memberikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi, yang dinilainya sebagai langkah konstruktif dalam mendukung perencanaan anggaran yang tepat sasaran. Pandangan umum yang disampaikan ini akan dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pandangan umum dari masing-masing fraksi, pemerintah daerah mendapatkan berbagai masukan yang diharapkan bisa memperkuat visi dan misi pembangunan Sumenep tahun 2025. Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian pandangan, tetapi juga menunjukkan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menyusun kebijakan anggaran yang berpihak pada kebutuhan rakyat.