DPRD SUMENEP - BP2D menyampaikan Nota Penjelasan Tiga Raperda Usul Prakarsa DPRD Sumenep dalam rapat paripurna, Rabu (02/07/2025).

Juru bicara BP2D, Juhairi, menjelaskan bahwa Tiga raperda yang diajukan menandai keberpihakan wakil rakyat pada isu-isu krusial di level akar rumput.

Raperda pertama mengusung semangat reformasi layanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan. Tanpa adanya kerangka hukum yang kuat, pembangunan kesehatan seringkali tidak berjalan konsisten. Sistem kesehatan di tingkat lokal membutuhkan fondasi regulasi agar pelayanan dapat diakses secara merata, lintas sektor bisa terlibat aktif, dan sinergi antara pemerintah, tenaga medis, serta pihak swasta berjalan harmonis.

Peraturan daerah tentang sistem kesehatan ini dirancang menjadi peta jalan pelayanan kesehatan berbasis kolaborasi. Ia menjadi alat kendali agar layanan tidak semata mengejar formalitas, tetapi benar-benar menjangkau warga sampai ke pelosok desa. Sumenep, dengan sebaran geografis kepulauan, sangat membutuhkan sistem yang fleksibel sekaligus terstruktur.

Sementara itu, raperda kedua berbicara tentang sektor ekonomi yang selama ini kerap dipinggirkan dalam kebijakan besar: industri garam rakyat. Kabupaten Sumenep dikenal sebagai penghasil garam dengan volume produksi besar, namun ironisnya, sebagian besar petambaknya masih hidup dalam garis ekonomi rentan.

Melalui raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, DPRD ingin memperkuat posisi petambak sebagai pelaku utama dalam rantai produksi garam lokal. Perda ini nantinya akan mengatur bentuk intervensi pemerintah daerah, mulai dari akses terhadap teknologi, pendampingan produksi, pembukaan pasar, hingga skema perlindungan saat harga anjlok.

Garam tak hanya dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai identitas ekonomi Sumenep yang harus dirawat dengan pendekatan holistik. Raperda ini menjadi jawaban atas keprihatinan panjang terhadap nasib petambak yang selama ini terjebak dalam sistem distribusi yang tak berpihak.

Raperda ketiga menjadi penyeimbang dari dua raperda sebelumnya: ia menyasar sektor lingkungan, dengan fokus pada pengendalian pencemaran air permukaan akibat usaha tambak udang. Kegiatan budidaya udang memang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di pesisir, namun risiko lingkungan yang ditimbulkan tidak kecil.

Peraturan ini diharapkan mampu membatasi dampak negatif melalui mekanisme kontrol yang ketat. Pengusaha tambak wajib memiliki dokumen lingkungan sejak tahap awal, seperti Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Setelah tambak beroperasi, evaluasi dilakukan melalui buku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan yang telah ditetapkan.

Raperda ini juga menegaskan pentingnya pengawasan berjenjang dan penegakan hukum secara bertahap. Sanksi administratif akan diberlakukan jika ada pelanggaran terhadap komitmen lingkungan yang sudah disetujui dalam proses perizinan. Prinsip *ultimum remedium* atau hukum pidana sebagai jalan terakhir, menjadi pendekatan yang dipilih agar pelaku usaha taat tanpa dibayang-bayangi kriminalisasi.

Tiga raperda ini mencerminkan keseriusan DPRD Sumenep dalam memproduksi kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual. Masing-masing menyasar aspek strategis pembangunan: kesehatan yang inklusif, ekonomi pesisir yang berdaulat, dan lingkungan hidup yang lestari.

(*)