DPRD SUMENEP - Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumenep menyampaikan pandangan kritis terhadap Nota Penjelasan Bupati mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu (21/05/2025), juru bicara Fraksi NasDem, Samsiyadi, menegaskan pentingnya memastikan bahwa angka-angka capaian kinerja yang disampaikan pemerintah tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar mencerminkan realitas di lapangan.

NasDem menyoroti bahwa meskipun laporan kinerja telah dipaparkan secara rinci oleh Wakil Bupati pada 20 Mei 2025, capaian tersebut harus dibuktikan dengan dampak langsung yang dirasakan masyarakat. .

Fraksi ini mengingatkan bahwa masih banyak warga Sumenep yang hidup dalam kesulitan, terutama di wilayah kepulauan.

Kritik keras juga diarahkan pada misi prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sumenep 2021–2026, khususnya dalam hal tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. .

Fraksi NasDem menilai, hingga kini misi tersebut belum terealisasi secara optimal, terutama dalam hal keterbukaan informasi anggaran yang dinilai masih sulit diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah terhadap prinsip transparansi dan partisipasi publik.

Tak hanya itu, respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat kepulauan juga dinilai sangat rendah. NasDem menyoroti minimnya perhatian terhadap fasilitas kesehatan, akses listrik, dan infrastruktur jalan di wilayah seperti Pulau Masalembu dan Kangayan. .

Masyarakat kepulauan yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan juga belum mendapat perlindungan maksimal dari aktivitas penangkapan ikan destruktif oleh kapal luar daerah. Kebutuhan akan pos keamanan laut pun dinilai mendesak namun belum terpenuhi.

Lebih lanjut, Fraksi NasDem menyinggung ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan yang dinilai masih mencolok. Program pembangunan yang mengusung prinsip berimbang dan berbasis lingkungan hidup dinilai belum berjalan sesuai harapan. .

Mereka mencontohkan aktivitas penambangan pasir di pesisir yang mengancam lingkungan dan meningkatnya banjir sebagai bukti lemahnya pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan berbagai sorotan tersebut, Fraksi NasDem mendesak pemerintah daerah untuk lebih serius dan konsisten dalam melaksanakan visi-misi pembangunan serta memastikan manfaat APBD dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran dan kepulauan.

(*)