DPRD Sumenep - Komisi IV DPRD Sumenep melakukan kunjungan kerja ke sejumlah puskesmas di wilayah Saronggi, Bluto dan Pragaan dan kunjungan ini adalah rangkaian dari kegiatan pengawasan kunjungan yang sebelumnya sudah dilakukan, dengan agenda utama Evaluasi Kinerja Puskesmas Tahun Anggaran 2024 (8/01/2025). .

Dalam kunjungan kali ini, Komisi IV menemukan permasalahan yang sama seperti kunjungan sebelumnya, yaitu honor tenaga kesehatan yang masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR), Honor tenaga kesehatan dan non nakes yang dibiayai dari anggaran BLUD. Kondisi ini dianggap tidak sesuai dengan tanggung jawab besar yang harus diemban oleh tenaga medis. Rendahnya honor dinilai dapat berdampak pada motivasi kerja serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.  .

Selain masalah honor, Komisi IV juga mencatat beberapa isu lain hasil dialog dengan para karyawan puskesmas. Permasalahan tersebut meliputi:  .

1. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga berpotensi mencemari lingkungan.  .

2. Kurangnya kebersihan di area puskesmas, yang dapat mengganggu kenyamanan pasien dan tenaga kesehatan.  .

3. Kamar rawat inap (ZAAL) yang belum representatif dan tidak memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.  .

4. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan secara menyeluruh di puskesmas-puskesmas tersebut.  .

Melalui kunjungan ini, Komisi IV berkomitmen untuk membawa permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi agar dapat segera mendapatkan solusi. "Kami akan memperjuangkan hal ini dalam rapat kerja dengan dinas terkait agar dapat diambil langkah konkret demi peningkatan pelayanan kesehatan di Sumenep," ujar Ketua Komisi IV.  .

Kunjungan kerja ini menunjukkan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelayanan kesehatan, khususnya di tingkat puskesmas. Harapannya, semua permasalahan yang telah dicatat dapat segera ditangani sehingga masyarakat Sumenep mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.  .

Langkah ini sekaligus menjadi pengingat bagi pihak terkait untuk lebih serius dalam mengelola layanan kesehatan, baik dari sisi infrastruktur maupun kesejahteraan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.  .

(Pen: As)