DPRD SUMENEP - Laporan Reses III Fraksi Gerindra-PKS DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025), menyoroti berbagai persoalan mendasar yang muncul dari aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan. Reses yang digelar pada 22–29 Agustus 2025 itu memperlihatkan beragam keluhan, mulai dari ketimpangan pembangunan daratan dan kepulauan hingga keterbatasan layanan kesehatan.

Fraksi Gerindra-PKS menilai kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan menuntut kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun menekankan percepatan pembangunan di sektor sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian, serta infrastruktur darat dan laut agar tidak lagi ada jurang ketimpangan pelayanan publik.

Dalam laporannya, fraksi menegaskan perlunya penguatan kelembagaan desa. Aparatur desa dianggap harus mendapat peningkatan kompetensi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas. Perbaikan kantor pemerintahan desa dan kecamatan juga disebut penting sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Di bidang pemerintahan, warga meminta pemerintah daerah lebih gencar melakukan sosialisasi terkait undang-undang maupun peraturan daerah. Menurut catatan reses, minimnya sosialisasi sering menimbulkan kesalahpahaman di tingkat masyarakat. Hal itu berdampak pada persoalan infrastruktur desa, distribusi pupuk, bibit pertanian, permodalan usaha kecil, hingga akses bantuan hibah bagi lembaga maupun koperasi.

Masalah ekonomi dan infrastruktur juga mendominasi aspirasi. Jalan rusak di sejumlah kecamatan masih menjadi keluhan utama. Begitu pula dengan terbatasnya akses air bersih dan sanitasi layak. Warga juga mendesak perbaikan irigasi pertanian, peningkatan modal UMKM, serta penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebagai solusi penciptaan lapangan kerja baru.

Bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat tak luput dari sorotan. Banyak keluhan terkait layanan kesehatan dasar yang dinilai kurang optimal. Di wilayah kepulauan, ketiadaan transportasi laut memadai menghambat proses rujukan pasien. Fraksi Gerindra-PKS mendorong pengadaan ambulans laut untuk menjawab persoalan tersebut.

Selain itu, keterbatasan aliran listrik di kepulauan juga dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi, pelayanan kesehatan, hingga kualitas pendidikan. Warga berharap pemerintah meningkatkan alokasi beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta memperluas jangkauan program bantuan sosial.

Dalam bidang hukum dan keamanan, aspirasi masyarakat menekankan pentingnya peningkatan ketertiban lingkungan. Sosialisasi hukum dianggap perlu diperluas agar warga memahami hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat hukum.

Fraksi Gerindra-PKS kemudian merumuskan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, pemerintah diminta serius mengendalikan inflasi dengan cara memperkuat dukungan terhadap UMKM. Bentuknya berupa subsidi, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Kedua, pemerintah daerah didesak untuk menambah anggaran pembangunan infrastruktur prioritas, termasuk perbaikan jalan, pemerataan listrik di kepulauan, serta pembangunan sanitasi dan pengelolaan sampah modern.

Ketiga, pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan harus dioptimalkan. Fraksi mendorong pengadaan alat kesehatan modern dan pembangunan ruang kelas yang lebih layak sebagai bagian dari investasi jangka panjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Fraksi Gerindra-PKS menegaskan komitmennya untuk mengawal semua aspirasi hingga benar-benar terwujud dalam kebijakan pemerintah daerah. “Kami berharap pemerintah menindaklanjuti laporan ini dengan langkah nyata agar harapan masyarakat bisa terpenuhi,” demikian pernyataan resmi fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

(*)