DPRD SUMENEP – Komisi IV DPRD Sumenep menggelar audiensi bersama Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Kabupaten Sumenep pada Rabu (17/4/2025), dengan fokus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan LKKNU menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan terhadap anak di wilayah Sumenep. .

Bahkan, pada bulan Ramadhan lalu, LKKNU melakukan kunjungan ke Rumah Tahanan Sumenep dan menemukan adanya tiga narapidana anak yang tersangkut kasus kekerasan seksual.

“Ini sangat memprihatinkan dan menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak masih sangat lemah,” ungkap perwakilan LKKNU. .

Mereka juga menyampaikan hasil workshop bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) akhir 2024 lalu di Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA), yang merekomendasikan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di Sumenep.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, H. Sami’oedin, menjelaskan bahwa proses pembentukan Raperda KDRT masih membutuhkan waktu karena harus melewati sejumlah tahapan sebelum dibahas di tingkat panitia khusus (pansus). .

Ia juga menyoroti bahwa Sumenep sebenarnya telah memiliki Perda tentang Kota Layak Anak, namun implementasinya belum optimal.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Mulyadi, menyatakan bahwa usulan pembentukan KPAD perlu dikaji lebih lanjut, termasuk aspek pembiayaannya yang harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

“Undang-undang tentang KDRT sudah jelas, termasuk sanksinya. Tapi masalah kita saat ini adalah minimnya sosialisasi ke masyarakat,” ujar Mulyadi.

Ia juga mendukung penuh inisiatif LKKNU yang akan menggelar sosialisasi tentang KDRT untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya, langkah edukasi ini sebaiknya juga melibatkan kepala desa serta anggota legislatif agar dampaknya lebih luas.

Dengan adanya sinergi antara DPRD, LKKNU, dan elemen pemerintah daerah, diharapkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Sumenep semakin diperkuat, serta kasus-kasus kekerasan bisa ditekan semaksimal mungkin.

(Pen: As)