DPRD Sumenep - Sekretaris DPRD Sumenep menerima kunjungan dari Sekretariat DPRD Provinsi Jatim (10/02/2025). Tujuan kunjungan itu adalah mendapatkan masukan terkait tata naskah dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam pertemuan di ruang tamu Sekretaris DPRD Sumenep, berlangsung diskusi mengenai tata naskah dinas tersebut. Memahami lebih dalam perubahan dalam tata kelola administrasi surat-menyurat di lingkungan pemerintahan daerah serta membandingkan implementasi aturan tersebut di berbagai daerah.  .

Berbagai aspek didiskusikan, mulai format surat resmi, pemilihan jenis huruf yang digunakan, tabel khusus untuk paraf koordinasi, tata letak kop surat, implementasi tanda tangan elektronik, hingga soal arsiparis. .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 sendiri menjadi acuan utama dalam penyusunan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. .

Regulasi tersebut bertujuan untuk menyeragamkan format administrasi di seluruh daerah, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. .

Salah satu perubahan signifikan dalam aturan ini adalah penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bentuk modernisasi administrasi pemerintahan.  .

Dalam tataran pelaksanaannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep telah menjalankan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, hampir 99% proses administrasi surat-menyurat telah menggunakan sistem yang sesuai dengan Permendagri. .

Hal itu termasuk juga pengelolaan naskah dinas masuk dan keluar, serta optimalisasi penggunaan tanda tangan elektronik sebagai bagian dari upaya digitalisasi birokrasi.  .

Konsultasi yang dilakukkan tersebut ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi Sekretariat DPRD Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan. .

Dengan penerapan tata naskah dinas yang lebih terstandarisasi dan efisien, proses birokrasi di tingkat daerah dapat berjalan lebih lancar dan transparan. .

Selain itu, penggunaan teknologi dalam administrasi, seperti tanda tangan elektronik, menjadi langkah maju dalam mendukung digitalisasi pemerintahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  .

Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas ASN dalam memahami regulasi terbaru serta mengadaptasi perubahan yang diperlukan. .

Adanya koordinasi dan pertukaran informasi antara daerah, diharapkan tata kelola pemerintahan di tingkat daerah dapat semakin efektif dan profesional, selaras dengan perkembangan teknologi dan tuntutan administrasi modern.

(*)