DPRD SUMENEP - Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Sumenep pada Kamis (22/05/2025), Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, SH. MH,  menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. .

Penjelasan tersebut menjadi refleksi atas berbagai tantangan pembangunan, sekaligus penegasan arah kebijakan tahun berikutnya.

Ekonomi dan Kemiskinan Jadi Prioritas.

Salah satu sorotan utama fraksi-fraksi DPRD adalah dinamika pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, serta angka kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Sumenep mencatat penurunan angka kemiskinan sebesar 0,92 persen dibandingkan 2023. .

Meski demikian, Wabup mengakui capaian tersebut belum ideal. Untuk itu, berbagai strategi dipersiapkan, mulai dari pemutakhiran data kemiskinan, intervensi program ekonomi, hingga pemberdayaan masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumenep yang mencapai 1,69 persen pada 2024, tercatat sebagai peringkat ketiga terbaik di Jawa Timur.

Pemerintah daerah menyelenggarakan job fair dengan lebih dari 8.000 lowongan, pelatihan berbasis kompetensi, serta dorongan sertifikasi profesi. UMK pun diusulkan naik 3,32 persen untuk mendukung daya beli pekerja.

Indeks Pembangunan Manusia Terus Digenjot.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator utama yang terus didorong melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita. Tahun 2024, angka harapan hidup di Sumenep tercatat sebesar 73,69 tahun, melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini didukung jaminan kesehatan semesta (UHC), peningkatan layanan RSUD dan Puskesmas, serta standarisasi tenaga kesehatan.

Di bidang pendidikan, meski indeks mengalami kenaikan dari 0,575 menjadi 0,581, angka rata-rata lama sekolah masih rendah, yaitu 6,10 tahun. Upaya peningkatan dilakukan lewat pendidikan nonformal, perbaikan sarana-prasarana, serta penguatan literasi masyarakat.

Infrastruktur untuk Pemerataan dan Keadilan Wilayah.

Wilayah kepulauan Sumenep membawa tantangan tersendiri. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya menghapus disparitas antara daratan dan kepulauan. Pendekatan berbasis wilayah, pemetaan infrastruktur, dan afirmasi anggaran kepulauan menjadi strategi utama.

Pemerintah juga membangun dan memperbaiki jalan sepanjang lebih dari 20 kilometer di daratan dan kepulauan, serta menggalang dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah.

BACA JUGA :

• Reses II Tahun Sidang 2026 Usai Dilakukan, Masing-Masing Fraksi DPRD Sumenep Sampaikan Aspirasi Rakyat dalam Rapat Paripurna

• Anggota Komisi III DPRD Sumenep Soroti Proyek DAK di Kepulauan Arjasa

• Bamus DPRD Sumenep Bahas Jadwal Kegiatan Pembahasan KUA-PPAS 2026 dan Agenda Strategis Lainnya

Proyek strategis lain meliputi irigasi, sanitasi, hingga fasilitas layanan dasar seperti Puskesmas dan pelabuhan rakyat.

Meningkatkan PAD Melalui Digitalisasi dan Kolaborasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal. Pemerintah Sumenep menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pajak, kolaborasi dengan pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi digital melalui aplikasi e-PAD.

Pembayaran pajak non-tunai kini sudah dapat dilakukan melalui kanal seperti mobile banking dan aplikasi e-commerce. Optimalisasi aset daerah juga dilakukan melalui skema penyewaan berbasis appraisal. .

Selain itu, keberadaan lima BUMD terus dimaksimalkan lewat penyertaan modal dan pembinaan.

Kualitas Lingkungan Hidup: Antara Tantangan dan Inovasi.

Meski Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan menjadi 63,98 pada 2024, pemerintah menyadari tantangan besar yang masih ada, seperti tambang ilegal dan pengelolaan sampah. .

Program seperti bank sampah, sedekah sampah, serta digitalisasi layanan persampahan menjadi langkah inovatif untuk mengatasi masalah ini.

Penegakan hukum terhadap tambang ilegal dilakukan melalui koordinasi dengan Pemprov Jatim, sejalan dengan pelaksanaan Perda RTRW yang lebih berorientasi pada kelestarian dan mitigasi risiko bencana.

Listrik untuk Kepulauan, Menuju Pemerataan Energi.

Akses listrik di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah telah mengoperasikan PLTS di 16 pulau, 13 lainnya dalam proses pembangunan, serta pengembangan PLTD di delapan pulau utama. .

Upaya ini diharapkan menunjang kualitas hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal di wilayah-wilayah terpencil.

Transparansi dan Tata Kelola APBD.

Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan pentingnya tertib administrasi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penguatan fungsi pengelola keuangan dan pengawasan internal melalui APIP terus dilakukan.

Sistem elektronik seperti e-Planning, e-Budgeting, dan e-Procurement diterapkan untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Meski Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menurun, hal ini mencerminkan efisiensi realisasi anggaran. Namun demikian, ruang fiskal menjadi terbatas, sehingga pengelolaan belanja harus semakin efektif dan efisien.

Penguatan SDM dan Tata Kelola ASN.

Pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Sumenep dilakukan secara terbuka dan kompetitif, sesuai regulasi Kemenpan RB. Hal ini dianggap sebagai implementasi prinsip meritokrasi dan upaya mewujudkan good governance. .

Saat ini, proses seleksi jabatan telah diawali melalui surat permohonan ke Kementerian Dalam Negeri.

Komitmen Bersama untuk Masa Depan Sumenep.

Di penghujung penjelasan, Wabup mengajak seluruh elemen, baik eksekutif, legislatif, masyarakat, maupun dunia usaha, untuk terus bergandengan tangan.

Sinergi yang kuat dianggap sebagai kunci dalam menghadirkan pemerintahan yang baik dan mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Sumenep.

Dengan segala capaian dan tantangan yang dihadapi, Pemerintah Kabupaten Sumenep menunjukkan keseriusannya untuk terus melangkah maju.

Tahun anggaran berikutnya menjadi momentum untuk memperbaiki, memperkuat, dan memperluas dampak pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Sumenep secara keseluruhan.

(*)