DPRD Sumenep – Alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, resmi terbentuk dan disahkan dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu, 23 Oktober 2024. Dalam sidang tersebut, pembentukan komisi-komisi, Badan Musyawarah (Bamus), serta Badan Anggaran (Banggar) berhasil diselesaikan.

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa pembentukan AKD ini merupakan upaya penting dalam memperkuat kinerja lembaga legislatif di Sumenep. AKD yang terbentuk terdiri dari empat komisi yang bertugas mengawasi dan mengawal berbagai sektor penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, Bamus dan Banggar juga disahkan sebagai bagian dari alat kelengkapan yang akan mendukung proses legislasi dan anggaran.

“Alat kelengkapan dewan yang sudah disahkan dalam sidang Paripurna tersebut mencakup komisi-komisi, Bamus, dan Banggar. Semua ini akan membantu memperlancar kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran,” ungkap Zainal Arifin.

Zainal Arifin juga menyampaikan bahwa DPRD Sumenep memiliki komitmen kuat untuk menjadi representasi perjuangan rakyat. Pihaknya berjanji akan terus mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama yang terkait dengan pengembangan ekonomi, peningkatan layanan publik, dan pembangunan infrastruktur.

“Kami berkomitmen sebagai wakil rakyat untuk terus mendorong kebijakan yang pro rakyat. Fokus kami adalah pengembangan ekonomi, pelayanan publik yang lebih baik, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memaksimalkan potensi daerah di Sumenep. Zainal percaya bahwa dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal, Sumenep dapat berkembang lebih pesat dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Susunan Anggota Komisi-komisi.

Dalam sidang paripurna tersebut, komposisi anggota untuk empat komisi utama di DPRD Sumenep juga telah diumumkan. Komisi-komisi ini akan bertanggung jawab dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas masing-masing.

1. Komisi I yang bertugas mengurus bidang pemerintahan dan hukum, beranggotakan 9 orang. Ketua Komisi I dijabat oleh Darul Hasyim Fath, dengan Drs. Akhmad Jasuli sebagai Wakil Ketua, dan Saipur Rahman sebagai Sekretaris. Anggota lainnya adalah Holik, Spdi; Hairul Anwar; Bambang Eko Iswanto; Ahmad Juhairi; Sutan Hady Tjahyadi; dan Moh. Misza Khomaini Hamid.

2. Komisi II yang membidangi perekonomian dan keuangan, terdiri dari 13 anggota. Ketua Komisi II adalah H. Faizal Muhlis, dengan Irwan Hayat sebagai Wakil Ketua, dan Abd Rahman sebagai Sekretaris. Anggota lainnya meliputi Agus Hariyanto, Gunaifi Syarif Arrodhy, Juhari, Syamsiyadi, Ersad, Sulahuddin, Endi, Rasyidi, Moh Fendi, dan H. Masdawi.

3. Komisi III yang menangani pembangunan, beranggotakan 14 orang. Ketua Komisi III dijabat oleh M. Muhri, dengan Wahyudi sebagai Wakil Ketua, dan Wiwid Harjoyudanto sebagai Sekretaris. Anggota lainnya adalah H. Musahwi, Drs. H. Mas’ud Ali, Abd. Rahman, H. Muta’em, H. Badurul Aini, Eka Bhagas Nur Ardiansyah, H. Hosnan, Akhamadi Yasid, H. Eksan, Afriyan Muhlis GZ, dan Drs. H. Muhammad Hanafi.

4. Komisi IV yang fokus pada kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan, beranggotakan 10 orang. Ketua Komisi IV adalah Mulyadi, dengan Dr. Moh. Asy’ari Mudhar sebagai Wakil Ketua, dan Afrilia Wahyudi sebagai Sekretaris. Anggota lainnya termasuk Sitti Hosna, Syamsul Bahri, Hj. Nia Kurnia, Umar, H. M. Ramzi, H. Sami’oeddin, dan Dr. Virzannida.

Dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan ini, diharapkan DPRD Sumenep dapat bekerja lebih efektif dalam melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan fungsinya dengan baik. Komisi-komisi yang ada akan segera mulai menjalankan tugas mereka, mengawasi kinerja pemerintah daerah, serta mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat Sumenep.