DPRD SUMENEP – Pemerintah Kabupaten Sumenep dan DPRD resmi menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2025. Kesepakatan itu disahkan dalam rapat paripurna yang digelar Selasa malam (1/07/2025). .

Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H, menyampaikan bahwa dokumen tersebut menjadi pijakan strategis dalam merancang Perubahan APBD sebagai alat mencapai target pembangunan daerah. Perubahan KUA dan PPAS dinilai krusial dalam menjawab dinamika ekonomi dan kebijakan nasional yang terus bergerak. .

Bupati Fauzi menyebut bahwa perubahan ini menjadi respons langsung terhadap kondisi ekonomi makro, baik nasional maupun global, yang turut berdampak pada daerah. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 yang mendorong efisiensi anggaran menjadi salah satu dasar utama dilakukannya penyesuaian terhadap asumsi-asumsi ekonomi daerah.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran memang dibutuhkan, tetapi juga mengandung risiko. Di satu sisi, kebijakan efisiensi dapat mendorong penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan fokus pada program prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. .

Namun di sisi lain, pengurangan belanja yang tidak esensial berpotensi menghambat pelaksanaan proyek-proyek strategis serta menurunkan kualitas pelayanan publik.

Situasi tersebut menjadi tantangan nyata bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, penyesuaian KUA-PPAS 2025 diarahkan untuk menciptakan kebijakan fiskal yang adaptif. Kabupaten Sumenep diharapkan tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi lokal sekaligus memaksimalkan potensi yang ada, meski di tengah keterbatasan fiskal.

Selain aspek teknis dan fiskal, Bupati Fauzi juga menyampaikan betapa pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Penandatanganan nota kesepakatan ini dianggap sebagai simbol kuat kemitraan antara eksekutif dan legislatif. Kerja sama yang harmonis menurutnya menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan fungsi masing-masing. Komitmen bersama untuk menyukseskan pembangunan daerah menjadi hal yang tidak bisa ditawar. .

Ia berharap nota kesepakatan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan Kabupaten Sumenep yang lebih maju dan sejahtera.

Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab dalam menyusun kebijakan keuangan daerah yang berbasis kinerja. Dengan landasan yang disesuaikan terhadap perubahan kebijakan pusat dan dinamika ekonomi, dokumen KUA-PPAS 2025 versi revisi ini akan menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis, melalui pendekatan fiskal yang adaptif dan kolaborasi lintas sektor, tantangan-tantangan yang dihadapi daerah pada paruh kedua tahun 2025 bisa diatasi dengan solusi yang tepat. .

Kebijakan efisiensi dan penyesuaian belanja publik akan terus diawasi agar tidak mengorbankan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan program pembangunan jangka panjang.

(*)