DPRD SUMENEP — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Serap Aspirasi Masa Reses III Tahun Sidang 2026 pada Jumat (10/07/2026). .

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH., serta dihadiri Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, SH. MH., jajaran Forkopimda, dan para kepala OPD.

Masa reses yang dilaksanakan para legislator pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 menjadi momentum krusial untuk menangkap denyut nadi persoalan di akar rumput. .

Dalam paripurna ini, tujuh fraksi menyampaikan catatan kritis dan rekomendasi kebijakan strategis yang diharapkan dapat segera diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep ke dalam kebijakan pembangunan.

Fraksi Gerindra-PKS meletakkan fokus utamanya pada potret disparitas pembangunan yang dinilai masih timpang antara wilayah daratan dan kepulauan. Persoalan klasik seputar pemenuhan kebutuhan listrik, keterbatasan infrastruktur, moda transportasi laut, hingga akses layanan kesehatan di kepulauan menjadi catatan tebal fraksi ini.

Mereka menegaskan bahwa pemerataan pembangunan tidak akan terwujud tanpa kesetaraan akses energi, sehingga wilayah kepulauan harus mendapatkan atensi lebih serius. Di sektor agraris dan maritim, mereka menyoroti kelangkaan distribusi pupuk bersubsidi, minimnya bantuan alat mesin pertanian, hingga kebutuhan solar bersubsidi bagi nelayan.

Aspirasi serupa datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang meminta eksekutif bergerak cepat menyusun mitigasi bencana kekeringan tahunan. Masalah ini melanda berbagai kecamatan mulai dari Manding, Pasongsongan, Rubaru, hingga Talango, sehingga solusi jangka panjang seperti pembangunan embung dan pipanisasi air bersih sudah mendesak.

Selain masalah buruknya drainase kota yang memicu kerusakan jalan, PAN menyampaikan pendapat yang tegas khusus sektor pendidikan terkait belasan ribu anak putus sekolah akibat faktor ekonomi. .

Mereka mendesak optimalisasi Sekolah Rakyat, perluasan beasiswa, serta pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD sesuai amanat undang-undang.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan menyuguhkan laporan komprehensif yang membedah kebutuhan spesifik di delapan Daerah Pemilihan (Dapil) agar intervensi kebijakan berjalan tepat sasaran. Untuk Dapil I dan II, mereka menekankan pentingnya pengaspalan jalan serta peningkatan voltase listrik PLN.

Di Dapil III dan IV, diusulkan pelebaran jalan menuju Asta Tinggi, penyediaan mobil ambulans, serta pembukaan akses jalan baru di kawasan strategis. Adapun Dapil V, VI, dan VII didominasi oleh permintaan bantuan alat tangkap nelayan, Jalan Usaha Tani, serta penanganan kelangkaan BBM.

Khusus masyarakat Pulau Masalembu, Fraksi PDIP mengapresiasi perbaikan jalan utama yang telah dilakukan pemerintah daerah. Namun, mereka tetap menitipkan aspirasi warga terkait percepatan penyediaan listrik via tenaga surya serta pembangunan fasilitas olahraga pemuda di wilayah setempat.

Fraksi Partai Demokrat mengkristalisasi hasil reses ke dalam tiga pilar utama, yakni pemerataan daratan-kepulauan, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Demokrat mendesak pengoptimalan jadwal pelayaran antarpulau serta penataan fasilitas dermaga dan tambatan perahu.

Di bidang kesehatan, Demokrat menyoroti fenomena kekosongan obat di sejumlah puskesmas pelosok serta rumitnya alur rujukan BPJS yang menyulitkan warga. Di sektor ekonomi, mereka mendorong fasilitasi legalitas usaha UMKM secara gratis seperti NIB dan sertifikasi Halal, serta pembangunan pusat promosi produk lokal.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa suara para petani, tokoh agama, dan perangkat desa. PPP menyoroti kerusakan parah jalan poros di Pulau Kangean, khususnya rute Cellong menuju Pajanangger, serta jalur Gapura-Dungkek yang minim penerangan jalan.

Sektor ekonomi kerakyatan juga mendapat catatan khusus, di mana PPP meminta Pemkab Sumenep merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang kerap becek saat musim hujan. Mereka juga mengusulkan pembentukan pasar khusus komoditas hasil tani di Rubaru dan Guluk-Guluk untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian.

PPP juga menyentuh isu kepegawaian dengan mendesak pemerintah daerah segera merumuskan formula strategis terkait pembatasan ruang fiskal 30% untuk belanja pegawai akibat dampak UU HKPD. Langkah ini dinilai penting demi menjamin kesejahteraan dan masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aspirasi spesifik dari kepulauan terluar kembali digaungkan oleh Fraksi Partai NasDem. .

NasDem meminta Dinas Pertanian bertindak tegas terhadap oknum kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah Kecamatan Masalembu.

Selain memperjuangkan pembangunan jaringan listrik negara oleh PT PLN, NasDem merekomendasikan percepatan pembangunan pos keamanan laut terpadu oleh TNI AL dan Polri. Hal ini dinilai mendesak untuk memberantas penggunaan alat tangkap ilegal yang merusak ekosistem laut. Di daratan, perbaikan jalan Bluto-Sera Timur menjadi prioritas.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengawali laporannya dengan penyampaian rasa duka mendalam atas berpulangnya salah satu anggota DPRD Sumenep dari Fraksi PDIP, almarhum Abd. Rahman. Dalam poin substansi reses, PKB merangkum lima isu besar penanganan daerah.

Lima fokus tersebut meliputi infrastruktur dasar, akses air bersih, SDM pendidikan dan keagamaan, ekonomi kerakyatan, serta jaminan sosial. PKB secara lugas mengingatkan Pemkab Sumenep agar tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan klasik untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

PKB mendorong setiap OPD segera melakukan verifikasi teknis terhadap seluruh proposal usulan reses ini agar bisa dipetakan penganggarannya. Langkah penganggaran tersebut diharapkan dapat diakomodasi baik melalui instrumen APBD Kabupaten, bantuan keuangan Provinsi, maupun APBN pusat.

Penyampaian laporan reses ini menjadi aspirasi kolektif agar Pemkab Sumenep bersama Bappeda segera mengintegrasikan segala kebutuhan masyarakat ke dalam RKPD serta KUA-PPAS. .

Sinergi yang solid antara legislatif dan eksekutif diharapkan mampu membawa Kabupaten Sumenep keluar dari kesenjangan wilayah menuju daerah yang maju.

(Editor)