DPRD SUMENEP – Fraksi-fraksi melaporkan hasil Reses II Masa Sidang II Tahun Sidang 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep pada Rabu (23/04/2025)

Reses II yang dilaksanakan pada 7 hingga 14 April 2025, dan  ini selalu menjadi momen penting bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. .

Setiap fraksi menyampaikan berbagai aspirasi yang berkenaan dengan sektor-sektor yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal.

Seperti halnya Fraksi PDI Perjuangan yang menekankan urgensi perbaikan infrastruktur yang masih terbengkalai, seperti jalan-jalan desa yang rusak parah dan peningkatan fasilitas pertanian yang lebih modern. .

Selain itu, mereka juga mengusulkan pembangunan fasilitas ibadah seperti musala dan lembaga keagamaan untuk memperkuat kehidupan spiritual masyarakat. .

Fraksi tersebut juga meminta anggaran yang lebih besar untuk mendukung kegiatan keagamaan serta peningkatan fasilitas pertanian, guna mendongkrak kesejahteraan petani. .

Tak kalah penting, mereka mendorong penguatan birokrasi dan penugasan yang lebih efektif kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan berjalan lebih terkoordinasi dan efisien.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur yang sangat mendesak, terutama jalan-jalan utama di daerah-daerah. .

Mereka juga meminta agar pembangunan di daerah kepulauan diberi prioritas, guna mengurangi kesenjangan pembangunan antara pulau-pulau utama dan daerah lainnya. .

Peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan utama mereka, agar masyarakat di daerah terpencil dapat menikmati layanan yang setara dengan kota-kota besar.

Sedangkan Fraksi NasDem melaporkan kebutuhan mendesak terkait pembangunan infrastruktur listrik dan peningkatan keamanan laut, khususnya di Pulau Masalembu. .

Selain itu, mereka mengusulkan agar lebih banyak anggaran dialokasikan untuk memperkuat ekonomi lokal, serta memperbaiki fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang selama ini kesulitan akses. .

Fraksi ini juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran daerah agar distribusi bantuan subsidi dan program pembangunan dapat tepat sasaran dan merata.

Selanjutnya Fraksi PKB juga menyampaikan beberapa permasalahan terkait infrastruktur dasar yang memerlukan perhatian segera, seperti kerusakan jalan desa dan sistem irigasi yang tidak optimal. .

Selain itu, mereka mengusulkan bantuan untuk masjid, musala, dan lembaga keagamaan lainnya, serta dukungan untuk kelompok tani dan nelayan dalam bentuk alat pertanian yang lebih modern dan fasilitas yang memadai. .

Fraksi ini juga meminta perbaikan tanggul laut dan drainase untuk mencegah bencana alam yang dapat merugikan masyarakat.

Untuk Fraksi GERINDRA-PKS menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal dengan memberikan bantuan kepada UMKM dan petani. .

Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil, serta memastikan penerangan jalan umum tersedia di wilayah yang belum terjangkau listrik. .

Fraksi ini berharap agar UMKM mendapat lebih banyak dukungan untuk berkembang, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sedangkan Fraksi PPP mengusulkan perbaikan jalan rusak dan renovasi kantor desa sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. .

Mereka juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dengan memberikan bantuan untuk sekolah swasta dan beasiswa bagi siswa kurang mampu. .

Peningkatan layanan kesehatan di desa, dengan mempermudah akses ke tenaga medis dan dokter spesialis, juga menjadi prioritas mereka agar masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang lebih baik.

Untuk Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menggarisbawahi masalah infrastruktur, khususnya kerusakan jalan yang menghambat mobilitas warga. .

Mereka juga meminta agar proses pendataan masyarakat miskin dipercepat dan lebih akurat, sehingga bantuan sosial dapat tepat sasaran. .

Selain itu, mereka mengusulkan peningkatan pelayanan kesehatan dan pemberdayaan UMKM di daerah terpencil untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berbagai aspirasi tersebut menggambarkan kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi untuk mencapai pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.

(*)