DPRD SUMENEP - Komisi II DPRD Sumenep kembali menunjukkan komitmennya dalam menanggapi aspirasi publik, khususnya dari wilayah kepulauan. Pada 6 Mei 2025, Komisi II menerima audiensi bersama Komunitas Warga Kepulauan (KWK) yang menyoroti persoalan serius di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sumekar.

Audiensi tersebut berlangsung di ruang Komisi II DPRD Sumenep dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Irwan Hayat. Fokus utama pembahasan adalah tunggakan gaji karyawan dan kondisi manajerial PT Sumekar yang dinilai memprihatinkan. .

Dalam forum yang berlangsung intens tersebut, KWK menyampaikan sejumlah tuntutan krusial mewakili para kru dan anak buah kapal (ABK) yang kini menolak berlayar hingga hak-haknya dipenuhi.

Menurut KWK, total tunggakan gaji yang belum dibayarkan oleh manajemen PT Sumekar mencapai 3 miliar. Kondisi ini memicu aksi mogok kerja dari para Kru dan ABK sebagai bentuk protes terhadap ketidakjelasan pembayaran hak mereka. .

KWK menegaskan bahwa mereka hanya bertindak sebagai pendamping, dan tidak memiliki kepentingan pribadi dalam persoalan ini. Tujuan mereka hanya satu: gaji karyawan dibayar penuh dan segera.

Situasi karyawan yang menggantung ini, menurut mereka, bisa segera selesai dengan tindakan tegas dari direksi PT Sumekar. .

Namun, hingga kini belum ada reaksi konkret dari jajaran direksi terhadap aksi para kru yang memilih menghentikan aktivitas pelayaran sebagai bentuk tekanan.

Tuntutan yang dibawa KWK bukan hanya sebatas pembayaran gaji. Ada sejumlah poin penting yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah penyelesaian kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan karyawan, jaminan pembayaran gaji yang tepat waktu di masa mendatang, serta perbaikan struktur kerja internal. KWK juga mendorong kejelasan kontrak kerja dan perbaikan alur kerja di setiap divisi agar karyawan memiliki perlindungan yang lebih baik secara hukum dan administratif.

KWK menambahkan, struktur organisasi PT Sumekar perlu dibenahi secara menyeluruh. Mereka menuntut adanya efisiensi sumber daya manusia serta penggunaan bahan pendukung kapal yang tepat guna di setiap pelayaran. Penghitungan harga pokok penjualan (HPP) per trayek juga harus dilakukan secara transparan.

Tak hanya itu, penggunaan aplikasi digital untuk pembelian tiket dan pencatatan data penumpang turut menjadi tuntutan. KWK menilai, sistem yang terintegrasi secara digital akan meningkatkan transparansi transaksi keuangan PT Sumekar. .

Selain itu, harus ada audit internal setiap enam bulan dan audit eksternal setahun sekali sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan perusahaan.

KWK juga meminta agar pengiriman barang melalui kapal Sumekar dilakukan secara adil, dengan kategorisasi barang dan tarif yang jelas. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, mereka juga mendorong dilakukan survei kepuasan publik secara berkala agar manajemen mengetahui langsung evaluasi dari pengguna jasa kapal.

Dari sisi legislatif, Komisi II DPRD Sumenep mengapresiasi aspirasi yang disampaikan KWK dan menegaskan bahwa substansi permasalahan sudah diketahui. Wakil Ketua Komisi II, Irwan Hayat, menyatakan bahwa Komisi tidak akan memberikan tanggapan langsung dalam forum audiensi, tetapi akan menyampaikan semua masukan ke para pemangku kepentingan yang berwenang.

Ia juga menambahkan bahwa Komisi II tengah melakukan evaluasi terhadap seluruh BUMD yang menunjukkan kinerja kurang maksimal. Hak-hak karyawan, menurut Irwan, menjadi perhatian paling mendesak. Dalam pertemuan lanjutan nanti, Komisi II berencana mengundang stakeholder yang kompeten dari pihak KWK dan pihak manajemen PT Sumekar untuk membahas solusi komprehensif.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sumenep ingin mendorong transparansi dan pembenahan total di tubuh BUMD daerah. Selain menjaga kelancaran layanan transportasi laut yang sangat vital bagi masyarakat kepulauan, hal ini juga mencerminkan keberpihakan lembaga legislatif terhadap keadilan dan hak dasar para pekerja.

Dengan peran aktif lembaga legislatif dan dorongan dari masyarakat, PT Sumekar diharapkan mampu bertransformasi menjadi BUMD yang lebih profesional, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan karyawannya. .

Perbaikan manajerial dan sistem kerja bukan sekadar tuntutan, melainkan keniscayaan bagi keberlangsungan layanan transportasi laut di wilayah kepulauan Sumenep.

(*)