DPRD SUMENEP - Laporan Reses III Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025), menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih membelit masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang timpang, persoalan ekonomi, pendidikan, hingga krisis kesehatan yang tengah melanda kabupaten ujung timur Madura itu.

Fraksi Partai Demokrat menilai pembangunan infrastruktur di Sumenep masih jauh dari kata adil. Aspirasi warga kepulauan kembali mendominasi hasil reses. Potensi besar sektor perikanan dan migas di wilayah tersebut, menurut fraksi ini, tak diimbangi dengan pembangunan yang memadai. Pemerataan pembangunan yang diharapkan masyarakat, kata mereka, masih sebatas jargon di atas kertas.

Selain kepulauan, kondisi jalan di wilayah daratan pun menjadi sorotan. Jalan poros desa, jalur penghubung, hingga akses menuju objek wisata Pantai Lombang disebut banyak yang rusak parah. Di Kecamatan Pragaan, Lenteng, Batuputih, hingga Batang-Batang, kerusakan jalan mengancam keselamatan pengendara dan menghambat perputaran ekonomi warga.

Penerangan Jalan Umum (PJU) juga menjadi keluhan. Fraksi Demokrat menyebut sejumlah ruas jalan gelap gulita karena lampu padam tak kunjung diperbaiki. Desa Batuputih Daya dan jalur Lenteng menuju Kapedi termasuk lokasi yang dianggap mendesak untuk dipasangi PJU baru. Menurut mereka, keamanan dan kenyamanan warga tak boleh dikesampingkan hanya karena kelalaian teknis.

Dalam bidang ekonomi, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama bagi pelaku usaha kecil, industri rumah tangga, dan ritel. Bimbingan teknis, pendampingan, hingga akses permodalan dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar daya saing usaha lokal bisa meningkat.

Masyarakat juga berharap adanya pembangunan pasar representatif yang mampu menampung produk home industry. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah menciptakan inovasi bagi kaum muda, agar mereka memiliki keterampilan yang bisa menekan angka pengangguran.

Di sektor pendidikan, persoalan klasik ruang kelas kembali muncul. Sekolah di pelosok desa disebut masih kekurangan ruang belajar layak, sehingga membutuhkan rehabilitasi dan pembangunan baru. Selain itu, aspirasi masyarakat terkait insentif untuk guru non-PNS, guru ngaji, dan pengajar madrasah diniyah mendesak diperhatikan pemerintah.

Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti krisis kesehatan yang tengah melanda Sumenep. Mereka menilai pemerintah daerah lalai mengantisipasi ledakan kasus campak. Hingga kini, lebih dari 2.000 kasus tercatat dengan 17 anak meninggal dunia. Situasi itu, kata mereka, merupakan cermin lambannya respons pemerintah dalam mencegah penyebaran sejak awal.

Fraksi Partai Demokrat mendesak pemerintah segera menggelar vaksinasi darurat, memperkuat penyuluhan, dan memperbaiki layanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit. Mereka menekankan penanganan cepat mutlak dilakukan agar korban tidak terus bertambah.

Bagi Fraksi Partai Demokrat, reses kali ini menegaskan bahwa aspirasi rakyat masih berkutat pada kebutuhan dasar: jalan yang layak, listrik jalan yang menyala, pasar yang memadai, sekolah yang nyaman, guru yang dihargai, serta layanan kesehatan yang sigap. Tanpa perhatian serius, aspirasi itu hanya akan menjadi daftar panjang keluhan warga yang tak berujung realisasi.

(*)