DPRD SUMENEP - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang digelar Rabu (21/05/2025), Fraksi Gerindra-PKS menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Fraksi gabungan ini menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai masukan terhadap pengelolaan anggaran dan arah pembangunan daerah.

Salah satu sorotan utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dinilai belum optimal dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. .

Fraksi Gerindra-PKS menekankan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan investasi jangka panjang yang harus didorong melalui pendidikan berkualitas dan sistem ketenagakerjaan yang adaptif. .

Pendidikan dipandang sebagai instrumen vital dalam menyiapkan tenaga kerja yang produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas.

Namun, mereka menggarisbawahi bahwa sektor ketenagakerjaan di Sumenep masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tingginya angka pengangguran dan setengah pengangguran akibat banyaknya usaha yang gulung tikar. .

Rendahnya produktivitas kerja juga menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.

Di sisi lain, isu ketersediaan listrik di wilayah kepulauan juga disorot sebagai hambatan signifikan bagi pengembangan ekonomi lokal, khususnya di sektor UMKM dan pendidikan. .

Pemerataan kelistrikan disebut sebagai kebutuhan mendesak agar masyarakat di seluruh wilayah Sumenep dapat merasakan dampak positif pembangunan secara menyeluruh.

Tak hanya itu, Fraksi Gerindra-PKS juga menyoroti capaian kinerja pemerintah daerah dalam aspek lingkungan hidup. .

Meskipun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian 96 persen, fraksi ini menilai masih terdapat persoalan serius terkait banjir dan pencemaran akibat tambang ilegal serta penanganan sampah yang kurang memadai.

Di akhir pandangannya, fraksi ini berharap agar pengelolaan APBD ke depan semakin efektif, transparan, dan akuntabel. .

Mereka mendorong peningkatan pengawasan internal dan kepatuhan terhadap regulasi sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam pelayanan publik.

Dengan harapan agar seluruh upaya pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat, Fraksi Gerindra-PKS menutup pandangannya dengan doa agar langkah-langkah pembangunan di Sumenep senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridha Allah SWT.

(*)