DPRD SUMENEP - Laporan Reses III Fraksi PKB DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025), memunculkan sejumlah catatan kritis terhadap pelayanan publik di berbagai sektor. Mulai dari kesehatan, pendidikan, pertanian hingga infrastruktur, Fraksi PKB menilai masih banyak persoalan yang belum ditangani serius oleh pemerintah daerah.

Bidang kesehatan menjadi sorotan utama. Warga di beberapa kecamatan resah dengan kasus luar biasa (KLB) campak yang merebak sejak Januari, namun baru ditangani serius pada pertengahan tahun. Fraksi PKB menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lamban dan kurang tanggap. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat bingung harus berbuat apa ketika kasus muncul di lingkungannya.

Gubernur Jawa Timur sebelumnya telah mengingatkan agar setiap kasus kesehatan harus segera ditangani sebelum berkembang menjadi KLB. Namun di Sumenep, pola lambat itu berulang. Fraksi PKB mendesak agar tenaga kesehatan dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa lebih cepat turun ke lapangan, tidak sekadar menunggu laporan menumpuk.

Masalah pendidikan juga tak lepas dari perhatian. Fraksi PKB menilai mutu pendidikan di Sumenep masih tertinggal dibandingkan daerah lain. Sarana dan prasarana sekolah banyak yang rusak, dari ruang kelas hingga laboratorium. Bahkan sekolah keagamaan di desa-desa pun menghadapi kondisi serupa.

Selain itu, kesejahteraan guru swasta non-ASN menjadi keluhan utama. Mereka yang menjadi ujung tombak pendidikan belum mendapatkan honor layak. Fraksi PKB menegaskan, peningkatan mutu pendidikan tak akan tercapai jika kesejahteraan guru terus diabaikan.

Di bidang pertanian, distribusi pupuk kembali mencuat sebagai masalah klasik. Kelangkaan dan jalur distribusi yang berbelit dinilai masih menghantui petani. Fraksi PKB menekankan perlunya solusi konkret dari OPD terkait agar persoalan ini tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani dinilai sering tidak sesuai kebutuhan, hanya berorientasi pada proyek tanpa manfaat nyata.

Sementara itu, kesenjangan pembangunan infrastruktur antara daratan dan kepulauan disebut semakin tajam. Jalan poros di Kecamatan Giligenting hingga Giliraja rusak parah. Kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Lenteng dan Nonggunong. Usulan perbaikan jalan, mulai dari poros desa hingga jalan kabupaten, mengemuka kuat dalam reses kali ini.

Fraksi PKB menegaskan, minimnya anggaran seharusnya tidak menjadi alasan untuk membiarkan kerusakan terus menumpuk. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa agar perbaikan jalan bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain jalan, masyarakat juga mendesak program rumah tidak layak huni diperluas. Masih banyak warga miskin di Sumenep yang tinggal di rumah jauh dari standar kelayakan. Bagi mereka, bantuan pemerintah menjadi harapan terakhir.

Melalui reses ini, Fraksi PKB menekankan pentingnya kebijakan yang lebih pro-rakyat. Kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur dianggap sebagai pondasi utama kesejahteraan. Jika pemerintah daerah lamban merespons, ketertinggalan Sumenep dari daerah lain akan semakin jauh.

(*)