DPRD SUMENEP - Fraksi-fraksi DPRD Sumenep sampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Bupati Sumenep atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (8/10/2025) dalam Rapat Paripurna.

Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD H. Zainal Arifin, para wakil rakyat menyoroti berbagai isu strategis: dari kemandirian fiskal, efisiensi belanja, hingga kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan.

Pandangan pertama datang dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pilar utama pembangunan berkelanjutan. Menurut PDIP, kemandirian fiskal Kabupaten Sumenep harus terus ditingkatkan agar tidak selalu bergantung pada dana transfer dari pusat. “Kami mendukung langkah pemerintah daerah untuk terus memperkuat PAD agar Kabupaten Sumenep semakin mandiri secara ekonomi,” ujar juru bicara fraksi tersebut.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan panjang dan rinci. Dalam pandangannya, PKB menilai tahun anggaran 2026 harus menjadi momentum memperkuat hasil-hasil pembangunan sekaligus mempersiapkan arah baru pembangunan daerah. Efisiensi, efektivitas, dan transparansi keuangan daerah, menurut fraksi ini, menjadi kunci keberhasilan. PKB menyoroti masih kecilnya kontribusi PAD dan mendesak pemerintah melakukan langkah konkret untuk memperbaikinya.

PKB juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Fraksi ini meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BUMD, termasuk kemungkinan restrukturisasi atau revitalisasi agar tidak menjadi beban keuangan. Selain itu, mereka mendorong optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. “Aset daerah jangan hanya jadi catatan administrasi, tapi harus menjadi sumber pendapatan baru,” tegas juru bicara PKB.

Fraksi PKB juga mengkritisi rendahnya porsi belanja modal yang hanya sekitar 3,3 persen dari total belanja. Mereka menilai kondisi ini dapat memperlambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, terutama di wilayah kepulauan. PKB mendorong agar pemerintah meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, hingga irigasi pertanian. Belanja daerah, menurut mereka, harus menimbulkan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

Dari Fraksi Partai Demokrat, perhatian utama tertuju pada peningkatan PAD dan alokasi belanja yang adil. Fraksi ini mencatat target PAD tahun 2026 sebesar Rp334,3 miliar dan menilai angka itu masih harus terus ditingkatkan. Peningkatan PAD, menurut Demokrat, penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat serta memperkuat pelayanan publik. Fraksi ini juga menekankan agar perencanaan belanja daerah dilakukan secara realistis dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Demokrat berharap APBD 2026 dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan sektor pertanian serta pariwisata disebut sebagai langkah konkret untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyoroti disparitas pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan yang dinilai masih nyata. Mereka meminta pemerintah lebih serius menangani ketimpangan infrastruktur jalan, penerangan, kesehatan, dan ekonomi di kepulauan. PPP juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap belanja transfer ke desa agar tepat sasaran. Selain itu, fraksi ini mengingatkan agar kegiatan seremonial yang tidak produktif dikurangi demi efisiensi anggaran.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan penekanan pada peran APBD sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menilai pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat. “APBD harus menjadi katalis ekonomi yang sehat, bukan sekadar formalitas anggaran,” tegas juru bicara fraksi tersebut.

PAN juga mengingatkan pentingnya kesiapan pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan perubahan iklim. Mereka menilai anggaran biaya tak terduga yang hanya sebesar Rp5 miliar terlalu kecil untuk mengantisipasi situasi darurat seperti bencana alam di wilayah kepulauan.

Fraksi Partai NasDem menyinggung soal penggunaan anggaran daerah pada kegiatan seremonial yang dinilai kurang efisien. Fraksi ini menilai pemerintah belum sungguh-sungguh dalam mengatasi kesenjangan antara kepulauan dan daratan. NasDem menilai seharusnya anggaran lebih difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, listrik, dan transportasi laut di kepulauan. Mereka juga mengusulkan agar pemerintah menyediakan ambulans laut untuk kebutuhan darurat masyarakat pulau.

Menurut NasDem, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran tahun sebelumnya agar APBD 2026 lebih tepat sasaran. “Persoalan bukan hanya pada minimnya anggaran, tapi juga lemahnya pengawasan atas penggunaannya,” ujar juru bicara fraksi.

Sementara itu, Fraksi Gerindra-PKS memberikan pandangan lebih teknis mengenai struktur anggaran. Mereka mencatat total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,03 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp2,21 triliun, sehingga menimbulkan defisit sebesar Rp184,2 miliar. Fraksi ini meminta penjelasan rinci mengenai strategi pembiayaan agar tidak menimbulkan beban fiskal di masa mendatang.

Gerindra-PKS juga menyoal tingginya belanja operasional yang mencapai Rp1,59 triliun dibandingkan belanja modal yang hanya sekitar Rp73 miliar. Kondisi ini, menurut mereka, mencerminkan keterbatasan fiskal yang dapat menghambat pembangunan. Pemerintah diminta memastikan agar belanja modal digunakan secara efektif untuk mendukung program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Meski menyampaikan kritik dan saran tajam dalam Pandangan Umum, seluruh fraksi tetap menyatakan dukungan terhadap semangat pemerintah daerah dalam menyusun Raperda APBD 2026. Mereka berharap agar anggaran tahun depan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, dan menekan kesenjangan ekonomi antar wilayah.

(*)