DPRD SUMENEP – Dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang digelar pada Rabu, 21 Mei 2025, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan pandangan umum atas Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Melalui juru bicara Wahyudi, S.Sos, Fraksi PDIP menyatakan dukungan terhadap Raperda tersebut. Mereka memberikan apresiasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam beberapa aspek penting, seperti kebijakan umum dan prioritas APBD, capaian kinerja pembangunan, serta pengelolaan keuangan daerah yang dianggap semakin tertata dan menunjukkan perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Fraksi PDIP menilai bahwa berbagai indikator kinerja menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi. Terlebih lagi, pencapaian tersebut dilakukan dalam konteks geografis Sumenep yang terdiri dari wilayah kepulauan, yang tentu menantang dalam aspek distribusi dan pemerataan pembangunan.

Namun demikian, fraksi berlambang banteng moncong putih ini tidak menutup mata terhadap persoalan yang masih membayangi. Salah satu sorotan tajam mereka tertuju pada angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep yang masih berada di angka 1,69%. Meskipun mengalami penurunan tipis sebesar 0,02% dibanding tahun 2023, fraksi menilai bahwa laju perbaikannya masih terlalu lambat.

“Penurunan angka pengangguran sebesar 0,02% bukanlah capaian yang cukup untuk dibanggakan. Pemerintah daerah perlu mempercepat langkah konkret dalam membuka lapangan kerja baru, khususnya bagi masyarakat di kepulauan,” ujar Wahyudi di hadapan sidang.

Fraksi PDIP mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sumenep mampu menyusun program yang lebih berdampak langsung terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mereka juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja di semua lini pemerintahan agar visi Sumenep yang unggul, mandiri, dan sejahtera dapat segera terwujud.

Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pembangunan daerah agar tetap berpihak pada rakyat. Seruan “MERDEKA!” pun menggema sebagai penutup pernyataan politik mereka, mencerminkan semangat perjuangan dalam mengawal aspirasi masyarakat Sumenep.

(*)