DPRD Sumenep – Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., secara resmi menyampaikan visi dan misi pemerintahannya bersama KH. Imam Hasyim, SH. MH,  selama periode 2025-2030 dalam rapat paripurna DPRD Sumenep pada Senin (3/03/2025).

Penyampaian visi dan misi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/47807/011.2/2024 tertanggal 16 Desember 2024. 

Surat edaran tersebut menginstruksikan para kepala daerah yang telah dilantik untuk menyampaikan pidato sambutan di sidang paripurna DPRD masing-masing kabupaten/kota.

Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Sumenep, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH., dalam sambutannya menyatakan bahwa rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi para legislator untuk mendengarkan langsung kebijakan-kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan. 

Ia menekankan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat harus diselesaikan melalui kebijakan yang terarah dan sistematis.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah penghapusan kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan. Ketua DPRD menegaskan bahwa kebijakan yang relevan harus segera dirumuskan guna mengatasi ketimpangan tersebut.

Selain itu, sektor lain yang menjadi perhatian adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata.

Komitmen Membangun Sumenep Lebih Baik

Dalam pidatonya, Bupati Ahmad Fauzi menegaskan bahwa visi pemerintahan ke depan adalah "Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera." 

Visi ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan daerah dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah telah merumuskan lima misi utama:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pemerintah akan fokus pada pengembangan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan agar masyarakat Sumenep memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

2. Memperkuat Ekonomi Berbasis Kawasan
Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Inovatif
Pemerintah daerah akan memastikan pelayanan publik yang akuntabel, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Mendorong Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal
Pemerintah akan memberdayakan potensi budaya dan kearifan lokal sebagai dasar pembangunan daerah agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

5. Membangun Infrastruktur Berkelanjutan
Fokus pembangunan akan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah daratan dan kepulauan, serta memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.

Strategi Pembangunan Lima Tahun ke Depan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut, Bupati Sumenep juga menyampaikan beberapa langkah strategis yang akan dilakukan selama lima tahun ke depan, di antaranya:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah akan menyusun RPJMD yang berbasis data untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintah akan diperkuat guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Membangun Sinergi Pentahelix
Pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, TNI, Polri, akademisi, media, dunia usaha, dan masyarakat, dalam membangun Sumenep secara bersama-sama.

4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala
Setiap program pembangunan akan diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya, serta meningkatkan transparansi dalam pemerintahan.

Dengan strategi ini, diharapkan program pembangunan yang telah berjalan sejak 2021 dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sumenep.

(*)