DPRD SUMENEP - DPRD Sumenep bersama pemerintah daerah resmi menandatangani nota kesepakatan terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026. Penandatanganan dilakukan usai penyampaian laporan Badan Anggaran dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Agenda penandatanganan tersebut menjadi momentum penting dalam rangkaian pembahasan kebijakan fiskal daerah. Seluruh pimpinan DPRD Sumenep hadir dan turut menandatangani dokumen kesepakatan, sebagai simbol komitmen bersama dalam penyusunan arah kebijakan keuangan daerah. Dari pihak eksekutif, penandatanganan dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Sumenep yang mewakili pemerintah kabupaten.

Kesepakatan atas KUA dan PPAS 2026 ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang. Melalui dokumen ini, arah belanja pemerintah daerah akan difokuskan pada program prioritas yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan di Sumenep.

Proses pembahasan KUA dan PPAS 2026 telah melewati tahapan panjang, termasuk rapat komisi hingga penyampaian pandangan fraksi. Penandatanganan nota kesepakatan menjadi tahap akhir sebelum rancangan APBD 2026 disusun lebih rinci dan dibahas kembali bersama legislatif.

DPRD Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses anggaran agar berpihak pada kepentingan publik. Sementara pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Dengan disahkannya nota kesepakatan ini, langkah menuju penyusunan APBD 2026 telah memasuki babak baru. Kesepahaman antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih merata di Sumenep, serta menguatkan fondasi pelayanan publik di tahun mendatang.

(*)