DPRD SUMENEP - Badan Anggaran DPRD Sumenep menyampaikan laporan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2026 dalam rapat paripurna pada Jumat (15/08) yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, SH.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa KUA dan PPAS merupakan dokumen strategis yang menjadi jembatan antara perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. .

Ia menyebut, melalui KUA, arah kebijakan fiskal dan target kinerja pembangunan daerah dapat ditetapkan secara jelas. Sementara PPAS berperan menentukan prioritas program serta batas alokasi anggaran setiap urusan pemerintahan.

Tak lupa ia mengingatkan, tanpa perumusan KUA-PPAS yang matang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berisiko tidak tepat sasaran, tidak berorientasi pada hasil, dan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat. .

Menurutnya, penyusunan yang tepat akan menjamin kesinambungan pembangunan, menjaga disiplin dan efisiensi anggaran, serta membangun akuntabilitas publik.

Ketua DPRD juga menyoroti tantangan ke depan yang semakin kompleks, terutama terkait keterbatasan fiskal. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas. .

Ia menekankan bahwa perumusan KUA-PPAS tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi harus menjadi forum strategis yang memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara Badan Anggaran, M. Mirza Khomaini Hamid, SH, menyampaikan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS melibatkan DPRD sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan pengawasan terhadap APBD. Keterlibatan DPRD dimaksudkan untuk memastikan rencana anggaran memperoleh perspektif yang luas dan berdasarkan konsensus bersama antara eksekutif dan legislatif.

Ia menegaskan, peran DPRD adalah mewakili suara rakyat dan memastikan APBD mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dalam prosesnya, Badan Anggaran memberikan ruang kepada komisi-komisi DPRD untuk memeriksa dan mengevaluasi rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tahap ini menjadi bagian penting untuk menilai kesesuaian program dengan arah pembangunan daerah.

Hasil pleno komisi kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran untuk dibahas lebih lanjut. Dari pembahasan tersebut, DPRD dapat memberikan masukan, mengajukan perubahan, atau merekomendasikan penyesuaian terhadap KUA-PPAS. Pemerintah daerah kemudian melakukan penyempurnaan berdasarkan hasil kesepakatan antara Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Menutup laporannya, Mirza menyampaikan harapan agar sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga. Ia menegaskan komitmen bahwa dalam setiap pembahasan anggaran, kepentingan masyarakat harus selalu menjadi prioritas utama.

Dengan selesainya pembahasan ini, DPRD Sumenep berharap KUA-PPAS 2026 dapat menjadi pijakan kuat bagi arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih tepat sasaran, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

(*)