DPRD SUMENEP - Laporan Reses III Fraksi PAN DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025), menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Aspirasi warga yang dihimpun selama masa reses 22–29 Agustus 2025 itu menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi kebijakan strategis bagi pemerintah daerah.

Isu ekonomi muncul sebagai salah satu perhatian utama. Kondisi geografis Sumenep yang terdiri dari daratan dan kepulauan menciptakan tantangan unik. Akses terbatas ke sumber daya, kualitas sumber daya manusia yang rendah, hingga keterbatasan infrastruktur membuat angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi.

Fraksi PAN mencatat, generasi muda menjadi kelompok yang paling terdampak oleh minimnya lapangan kerja. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar semakin memperparah kondisi. Aspirasi masyarakat menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa lagi mengambil langkah parsial. Diperlukan pendekatan holistik, dukungan politik yang kuat, serta alokasi anggaran yang memadai untuk menekan pengangguran dan memperluas peluang ekonomi.

Selain itu, masalah infrastruktur menjadi sorotan tajam. Sumenep masih menghadapi ketimpangan pembangunan, terutama antara wilayah daratan Madura dan kepulauan. Jalan pedesaan yang rusak, transportasi laut yang belum terintegrasi, hingga akses listrik dan air bersih yang terbatas memperlebar kesenjangan.

Fraksi PAN mendesak pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk dermaga, kapal angkutan reguler, jalan penghubung, serta jaringan listrik dan irigasi. Infrastruktur digital juga dinilai mendesak untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Menurut laporan reses, investasi di sektor ini akan berdampak ganda: membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan daya saing daerah.

Bidang pelayanan dasar turut menjadi perhatian. Sebagai daerah dengan 126 pulau kecil, Sumenep masih menghadapi kesenjangan dalam layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Aspirasi masyarakat meminta adanya Puskesmas pembantu di pulau terpencil, ambulans laut, dan layanan telemedicine.

Di sektor pendidikan, kebutuhan mendesak berupa program guru terdepan, sekolah satu atap, dan transportasi siswa antar pulau. Untuk air bersih, teknologi desalinasi dan penampungan hujan modern menjadi harapan warga. Laporan juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dengan pelayanan satu pintu, digitalisasi administrasi, serta aplikasi layanan publik terintegrasi.

Masalah narkoba juga mendapat sorotan serius. Peredaran narkotika yang menjangkau hingga kepulauan membuat masyarakat resah. Fraksi PAN menilai, kondisi geografis Sumenep justru dimanfaatkan sindikat narkoba sebagai jalur transit.

Untuk itu, pemerintah daerah didesak mengoptimalkan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), aparat keamanan, lembaga pendidikan, hingga tokoh agama dalam sistem deteksi dini. Penguatan pengawasan di pelabuhan, peningkatan kapasitas aparat, serta penyediaan fasilitas rehabilitasi juga menjadi langkah prioritas.

Laporan reses Fraksi PAN ini menegaskan perlunya kebijakan responsif yang berpihak pada rakyat. Harapannya, laporan tidak berhenti pada seremonial, melainkan menjadi pijakan kebijakan pembangunan. Dengan kolaborasi DPRD dan pemerintah daerah, Sumenep diharapkan mampu membangun kesejahteraan yang berkeadilan, baik di daratan maupun kepulauan.

(*)