DPRD SUMENEP – Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep pada Rabu (21/05/2025), Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Meski mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 dari BPK RI, fraksi ini menekankan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Afrian Mukhlas, Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemkab Sumenep yang berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp2,67 triliun dari target Rp2,60 triliun. .

Namun, peningkatan pendapatan tersebut justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai Rp90 miliar, sementara tahun ini hanya Rp67 miliar lebih. .

Demokrat juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meski meningkat, dinilai belum mencerminkan potensi sumber daya yang dimiliki Sumenep.

Sektor pembangunan manusia pun tak luput dari kritik. Fraksi Demokrat mencatat pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya naik 0,65 persen. .

Padahal, kualitas sumber daya manusia menjadi tolok ukur pembangunan jangka panjang. Dalam konteks kemiskinan, angka 17,78% dianggap masih tinggi, dan program pengentasan dinilai belum efektif serta minim transparansi data.

Dalam hal pelayanan publik, kondisi di kepulauan disebut memprihatinkan. Mereka menilai Puskesmas dibangun, tapi pelayanan tetap buruk. Mereka mengaku banyak menerima keluhan masyarakat soal perilaku petugas medis.

Poin terakhir yang disorot adalah soal infrastruktur. Meski laporan menyebutkan adanya pemerataan, fakta di lapangan menunjukkan banyak jalan desa dan kepulauan masih rusak dan belum tersentuh pembangunan.

Dengan menyampaikan pandangan ini, Fraksi Partai Demokrat berharap agar Pemkab Sumenep melakukan evaluasi menyeluruh dan mempercepat langkah-langkah reformasi pembangunan secara merata dan berkeadilan.

(*)