DPRD Sumenep - Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, SH. MH, menyampaikan pendapat Bupati atas Raperda usul prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna pada Rabu malam (02/07/2025). Terdapat tiga raperda yang diusulkan DPRD, dan Pemerintah Daerah menganggap ketiga raperda tersebut penting dalam memperkuat landasan hukum di sektor kesehatan, pemberdayaan petambak garam, serta perlindungan lingkungan pesisir.

Di bidang kesehatan, pemerintah daerah menyambut baik Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah. Regulasi ini dianggap sebagai jawaban atas kebutuhan mendesak akan sistem kesehatan yang tangguh dan menyeluruh. Derasnya tantangan zaman, mulai dari meningkatnya kasus penyakit menular hingga kondisi darurat kesehatan, membuat Sumenep perlu memiliki kerangka kerja kesehatan yang solid dan terkoordinasi.

Raperda ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi penguatan kebijakan kesehatan di tingkat lokal. Pemerintah daerah berkomitmen menyelaraskan kebijakan ini dengan program nasional, sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Sumenep. Pemerataan tenaga medis, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan, serta penyediaan infrastruktur layanan kesehatan menjadi prioritas yang tak bisa ditunda.

Lebih jauh, Raperda ini juga diharapkan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan institusi terkait dalam membangun sistem kesehatan yang responsif. Pemerintah menekankan bahwa prinsip keadilan harus menjadi napas utama regulasi ini. Kelompok rentan seperti ibu dan anak, lansia, serta masyarakat miskin perlu menjadi prioritas dalam jaminan layanan kesehatan. Tidak boleh ada warga yang terpinggirkan dalam mendapatkan hak atas kesehatan yang bermutu.

Sementara itu, sektor pergaraman juga menjadi perhatian serius. Sumenep selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung garam nasional, namun petambak garam lokal masih menghadapi tekanan struktural yang belum terpecahkan. Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam dihadirkan untuk menjawab permasalahan laten: fluktuasi harga, ketergantungan cuaca, terbatasnya sarana tambak, hingga minimnya akses pasar.

Pemerintah menilai pentingnya payung hukum yang mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap petambak. Tidak cukup hanya pada aspek produksi, namun juga mencakup penguatan rantai distribusi, penyediaan gudang penyimpanan, dan integrasi sistem pemasaran berbasis digital. Petambak garam perlu diberdayakan lewat skema koperasi, dan kemitraan dengan BUMDes harus dijadikan motor penggerak ekonomi lokal.

Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem industri garam yang lebih mandiri dan berdaya saing. Pemerintah daerah juga mendorong agar Raperda ini menjadi instrumen untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan tambak, memperluas akses terhadap bantuan pemerintah, dan memperkuat kelembagaan petambak. Tujuannya adalah memastikan bahwa nilai tambah garam benar-benar kembali ke masyarakat akar rumput, bukan tersedot oleh rantai pasok yang timpang.

Lebih lanjut, perhatian pemerintah juga tertuju pada sektor perikanan budidaya yang sedang tumbuh pesat. Raperda tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi Usaha Tambak Udang hadir sebagai respons atas kekhawatiran publik terhadap dampak lingkungan dari ekspansi tambak udang. Kabupaten Sumenep yang memiliki garis pantai panjang dan potensi maritim besar, tak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pertumbuhan sektor tambak udang, meski menjanjikan keuntungan ekonomi, mulai menimbulkan persoalan serius: penurunan kualitas air permukaan, kerusakan ekosistem pesisir, hingga gangguan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah menilai bahwa pengendalian dampak lingkungan dari tambak udang perlu diatur secara teknis dan terukur. Raperda ini didesain sebagai panduan menyeluruh bagi pelaku usaha, terutama dalam pengelolaan limbah, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta mekanisme pelaporan yang sistematis.

Sebagian besar pelaku tambak udang di Sumenep masih berskala kecil dan menengah. Maka dari itu, regulasi ini tak hanya mengatur kewajiban, tetapi juga harus memfasilitasi peningkatan kapasitas petambak rakyat. Pemerintah mendorong agar regulasi ini membuka ruang bagi pendampingan teknis, pelatihan pengelolaan lingkungan, dan akses terhadap insentif hijau. Harapannya, keberlanjutan lingkungan bisa dicapai tanpa membebani ekonomi para petambak kecil.

Ketiga Raperda ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD Sumenep dalam merespons tantangan pembangunan dengan pendekatan regulasi yang progresif. Di tengah dinamika sosial dan tekanan ekonomi, Sumenep memilih jalur kebijakan yang berpihak dan solutif. Regulasi kesehatan untuk menjamin layanan publik yang adil, perlindungan bagi petambak garam agar industri lokal tidak tersingkir, serta pengendalian pencemaran lingkungan tambak sebagai bentuk tanggung jawab ekologis.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa Sumenep tidak ingin tertinggal dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi.

Melalui penguatan regulasi lokal, Sumenep ingin menjadikan kebijakan sebagai alat perubahan, bukan sekadar dokumen administratif. Tiga Raperda ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga cermin arah masa depan: kesehatan yang inklusif, ekonomi rakyat yang mandiri, dan lingkungan hidup yang tetap lestari.

(*)