DPRD SUMENEP - Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar rapat kerja pada Kamis, (7/08/2025).

Rapat tersebut membahas dan menetapkan jadwal pembahasan dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan mengacu pada surat Bupati Sumenep tertanggal 6 Agustus 2025 dengan nomor 900.1/586/201.2/2025 tentang Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2026.

Dokumen tersebut merupakan landasan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun mendatang. Ketepatan waktu dalam proses ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.

Namun, agenda rapat tidak hanya terbatas pada pembahasan KUA-PPAS. Bamus juga menetapkan jadwal rapat paripurna untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pidato Presiden merupakan agenda tahunan yang wajib diikuti seluruh lembaga perwakilan rakyat, termasuk DPRD di tingkat daerah.

Selain itu, DPRD Sumenep juga menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2025.

Reses merupakan instrumen penting dalam kerja anggota dewan. Melalui kegiatan ini, wakil rakyat kembali ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.

Aspirasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan.

Di sisi lain, Bamus juga menjadwalkan rapat paripurna penyampaian keputusan Pimpinan DPRD terhadap hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyempurnaan dilakukan berdasarkan evaluasi Gubernur Jawa Timur. Evaluasi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah provinsi terhadap kebijakan fiskal kabupaten/kota.

Langkah ini penting untuk memastikan agar produk hukum daerah sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan arah kebijakan nasional.

Seluruh rangkaian agenda yang ditetapkan menunjukkan peran strategis Bamus dalam memastikan kesinambungan fungsi kelembagaan DPRD.

Penjadwalan yang sistematis menjadi prasyarat penting dalam membangun proses kerja yang tertib, terukur, dan tepat sasaran.

Melalui rapat ini, DPRD Kabupaten Sumenep menegaskan komitmennya dalam mendukung proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara simultan dan terpadu.

Harapannya, seluruh tahapan tersebut dapat berujung pada peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

(*)