DPRD SUMENEP - Fraksi-Fraksi DPPRD Sumenep Sampaikan Pandangan Umum atas Raperda RPJMD 2025-2029 dalam Rapat Paripurna pada Rabu malam (2/07/2025).

Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyuarakan pandangan realistis dan usulan konstruktif yang ditujukan kepada pemerintah daerah, sebagai bahan referensi kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menekankan pentingnya RPJMD sebagai cetak biru arah pembangunan yang harus sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. .

Fraksi ini juga mendorong agar pemerintah mulai mengadopsi konsep reinventing government demi menciptakan birokrasi yang efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Namun, PKB menyoroti ketiadaan sektor ketahanan pangan dan pertanian dalam visi strategis RPJMD yang disampaikan bupati. Padahal, sekitar separuh penduduk Sumenep menggantungkan hidup dari sektor ini. .

Di sisi lain, pendidikan berbasis pesantren juga diminta agar menjadi pilar utama pembangunan manusia, bersanding dengan pendidikan formal. Pemerataan infrastruktur, baik di daratan maupun kepulauan, dianggap sebagai keniscayaan yang harus dijawab dalam RPJMD kali ini. PKB juga mendorong adanya program mercusuar sebagai warisan monumental pemerintahan Bismillah Melayani jilid kedua.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyoroti kemiskinan sebagai persoalan utama. Angka kemiskinan dinilai stagnan dari tahun ke tahun, sehingga butuh strategi penanggulangan yang jelas dan sistematis. .

PPP juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, serta terobosan konkret dalam pelaksanaan program prioritas.

Fraksi Partai Amanat Nasional mengambil perhatian besar pada pendidikan dasar yang dinilai masih rendah, dengan rata-rata lama sekolah di kisaran lima tahun. .

PAN mendorong agar target nasional sembilan tahun pendidikan dasar bisa segera tercapai di Sumenep. Selain itu, roadmap penanganan kemiskinan harus berbasis pada riset sosiologis, geografis, dan data empirik yang disiapkan secara komprehensif. Pemerintah juga didorong membentuk ekosistem investasi yang adil dan menyeluruh, sekaligus menjadikan Sumenep sebagai katalis pembangunan ekonomi Madura.

Fraksi PAN menambahkan pentingnya reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan anggaran memadai, agar pelayanan publik terasa di semua wilayah, termasuk kepulauan. PAN juga mengusulkan percepatan pembangunan desa dengan skema penghargaan dan sanksi, agar mendorong desa-desa berinovasi demi kesejahteraan warganya.

Fraksi Partai NasDem menilai bahwa RPJMD harus benar-benar menjadi alat ukur kinerja pemerintahan, bukan sekadar dokumen normatif. Isu ketimpangan antara wilayah daratan dan kepulauan menjadi perhatian utama. Fraksi ini menuntut agar penyelesaian disparitas menjadi prioritas RPJMD 2025–2029. .

Reformasi birokrasi kembali menjadi sorotan, terutama dalam penempatan pejabat publik yang harus didasari profesionalisme, bukan kedekatan primordial. NasDem juga menekankan agar delapan program unggulan pemerintah benar-benar diwujudkan dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pemulihan ekonomi dan penurunan kemiskinan harus menjadi fondasi kebijakan pembangunan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, angka kemiskinan Sumenep masih berada di angka 17,78 persen. .

Fraksi Demokrat mendesak agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dirancang sebagai prioritas utama. Selain itu, akses pendidikan tinggi dan pendidikan kejuruan harus ditingkatkan sebagai langkah memperkuat sumber daya manusia.

Dalam hal pembangunan wilayah kepulauan, Demokrat mendorong peningkatan layanan kesehatan seperti pengembangan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Tipe D, penyediaan kapal cepat untuk transportasi antarwilayah, dan pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan di daerah terpencil. Pemerintah juga perlu mengembangkan tema-tema inovatif dalam layanan kesehatan yang berbasis keadilan akses dan hak masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh pada misi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Fraksi ini menegaskan bahwa komitmen tersebut tidak boleh sekadar menjadi slogan, melainkan harus dibuktikan dalam realisasi program. .

PDI Perjuangan juga mendukung penguatan ekonomi berbasis kawasan serta mendorong perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan yang masih mengalami kerusakan jalan secara masif.

Pandangan Fraksi Gerindra dan PKS lebih banyak menyoroti aspek teknis dan perencanaan strategis jangka panjang. Harmonisasi RPJMD dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta integrasinya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi perhatian utama. Fraksi ini menekankan perlunya indikator keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan yang konkret dan dapat dievaluasi secara berkala.

Sektor unggulan seperti kelautan, pertanian, dan pariwisata disebut sebagai potensi yang belum optimal. Pemerintah didorong membuat kebijakan inovatif untuk menarik investasi, mempermudah perizinan, dan menciptakan iklim usaha yang sehat. Peningkatan kualitas SDM dan fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan, khususnya untuk menjangkau desa-desa terpencil.

Fraksi Gerindra-PKS menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, jalan, dan jembatan harus diprioritaskan bagi wilayah kepulauan yang hingga kini masih banyak belum dialiri listrik. .

Mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi isu penting, mengingat potensi risiko iklim dan geografis Sumenep. Terakhir, tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis partisipasi publik harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital.

Seluruh pandangan umum fraksi DPRD Sumenep ini menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam menyumbang pemikiran agar RPJMD 2025–2029 kaya referensi sehingga menjadi dokumen yang hidup, partisipatif, dan responsif terhadap tantangan nyata di tengah masyarakat. .

(*)