DPRD SUMENEP - Laporan Reses III Fraksi PPP DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025), menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat. Aspirasi yang dihimpun dari berbagai daerah menegaskan pentingnya pemberdayaan warga dalam pembangunan daerah, sesuai semangat otonomi daerah yang memberi ruang bagi kreativitas lokal.

Fraksi PPP menegaskan, pembangunan di Sumenep tidak boleh hanya bersandar pada kebijakan pusat. Partisipasi masyarakat harus menjadi pilar, agar kebijakan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan sosial ekonomi lokal. Dalam reses kali ini, persoalan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, hingga keamanan muncul sebagai isu utama yang mendesak ditangani pemerintah.

Di bidang pendidikan, aspirasi paling lantang datang dari guru swasta yang belum tersentuh program sertifikasi. Padahal, alokasi anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari APBN. Fraksi PPP meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep memperjuangkan anggaran khusus bagi kesejahteraan guru swasta, baik dalam APBD Perubahan 2025 maupun APBD 2026. Selain itu, perbaikan infrastruktur lembaga pendidikan menjadi perhatian. Banyak sekolah formal dan nonformal di pelosok yang masih jauh dari layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Masalah lain juga menimpa SDN Bataal Timur di Kecamatan Ganding. Sejak 2007 sekolah itu berhenti beroperasi karena status tanah dan bangunannya belum jelas. Fraksi PPP mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus tersebut agar hak anak-anak di wilayah itu untuk memperoleh pendidikan tidak terus terabaikan.

Sektor kesehatan pun menjadi sorotan tajam. Wabah campak yang telah merenggut nyawa sekitar 20 anak dinilai sebagai peringatan serius. Fraksi PPP meminta Dinas Kesehatan turun langsung ke dusun-dusun, tidak hanya menunggu pasien datang ke puskesmas. Penambahan dokter spesialis di RS Abuya Kangean juga disebut mendesak, mengingat banyak warga kepulauan kehilangan nyawa karena terlambat dirujuk ke RSUD Moh. Anwar di daratan.

Di bidang infrastruktur, jalan rusak masih menjadi keluhan klasik warga. Jalan Raya Dungkek dari Desa Longos ke Desa Lapa Taman rusak parah dan membahayakan pengendara. Begitu pula akses jalan penghubung antar-desa di Kecamatan Ganding dan Guluk-Guluk yang terbengkalai karena tarik-menarik tanggung jawab. Infrastruktur menuju Bandara Trunojoyo juga rusak, sementara normalisasi sungai di Marengan dan Lapa Daya dianggap penting untuk mencegah banjir.

Kondisi serupa terjadi di kepulauan, seperti Kangean dan Sepudi. Jalan poros menuju sejumlah situs penting, termasuk Asta Sunan Wirokromo dan Asta Sunan Wiroproto, dibiarkan rusak bertahun-tahun. Fraksi PPP menekankan, kesenjangan pembangunan antara daratan dan kepulauan harus segera diatasi.

Di sektor ekonomi, Fraksi PPP menyoroti efektivitas Koperasi Merah Putih yang harus diawasi ketat agar benar-benar memberi manfaat. Nasib petani garam juga perlu perhatian, mengingat garam masih menjadi komoditas andalan Sumenep. Persoalan kemacetan di sekitar Pasar belakang Masjid Jami’ akibat pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan juga mendapat sorotan.

Di bidang hukum dan keamanan, Fraksi PPP mengajak seluruh pemangku kepentingan—eksekutif, legislatif, hingga aparat TNI-Polri—untuk menjaga stabilitas Sumenep. Kondisi aman dan damai disebut sebagai syarat mutlak agar pembangunan bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

Aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam Reses III ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai catatan. Fraksi PPP menuntut pemerintah segera memberi langkah nyata, agar problem klasik di Sumenep tidak terus berulang dari tahun ke tahun.

(*)