DPRD SUMENEP - Bupati Sumenep melalui Pj Sekda menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna pada Kamis (9/10/2025).  .

Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Dalam penyusunannya, Bupati menyebut, APBD 2026 disusun berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, yang berlandaskan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 serta RPJMD Kabupaten Sumenep 2021–2026. Tujuan utamanya adalah memastikan kesinambungan pembangunan daerah yang konsisten, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Ditegaskan pula bahwa setiap program pembangunan diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antara daratan dan kepulauan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Semua diarahkan agar kemiskinan di Sumenep terus menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Pada bagian pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah dengan memperbarui basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) ke sistem digital SISMIOP, menggantikan sistem lama berbasis manual.

Selain itu, pemerintah juga mendorong elektronifikasi transaksi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan kanal digital seperti perbankan, Tokopedia, Shopeepay, hingga QRIS. Langkah ini diharapkan mempercepat pelayanan publik sekaligus menekan potensi kebocoran PAD.

Optimalisasi pajak daerah juga menjadi fokus utama. Untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu–Tenaga Listrik (PBJT-TL), pemerintah akan melakukan pendataan terhadap usaha komersial yang menggunakan pembangkit listrik sendiri. Sementara itu, untuk PBB-P2 dan BPHTB, dilakukan penyesuaian nilai jual objek pajak agar lebih realistis dengan harga pasar.

Namun, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian tersebut akan dilakukan secara bertahap agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang akan mendapatkan keringanan pajak.

Sementara dari sisi realisasi kinerja, hingga 30 September 2025, serapan anggaran Kabupaten Sumenep telah mencapai 71,66 persen dari total pagu. Beberapa capaian signifikan antara lain pada sektor infrastruktur yang telah menyelesaikan 66 persen pembangunan jalan kabupaten, peningkatan sarana sanitasi bagi lebih dari 1.100 rumah tangga miskin, serta peningkatan akses air bersih bagi 800 rumah tangga di pedesaan.

Pertumbuhan ekonomi daerah juga menunjukkan tren positif, mencapai 5,5 persen hingga triwulan III 2025, naik dari 2,67 persen pada tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan turun menjadi 17,02 persen, menjadi penurunan tertinggi di Jawa Timur.

Di sektor kesehatan, angka stunting menurun drastis dari 16,7 persen pada 2024 menjadi 11,2 persen pada 2025. Cakupan jaminan kesehatan masyarakat meningkat hingga 97,66 persen. Produksi pertanian juga meningkat signifikan dengan kenaikan produksi padi dan jagung sebesar 915 ton dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk menjaga percepatan pelaksanaan kegiatan, pemerintah telah menetapkan jadwal kerja yang lebih ketat, menggelar lelang dini untuk proyek strategis, serta memperkuat koordinasi antar-OPD melalui sistem monitoring berbasis kinerja.

Dari sisi tata kelola, Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat pengawasan internal melalui sistem digital monitoring dan evaluasi keuangan. Inspektorat Daerah kini rutin melakukan audit dan reviu terhadap program pembangunan serta memperluas koordinasi lintas perangkat daerah untuk memastikan pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, untuk mendorong perekonomian lokal, pemerintah menaruh perhatian besar pada peningkatan kinerja BUMD dan UMKM. Pemerintah mendorong BUMD seperti PD Sumekar, Perumda Air Minum Sumekar, dan PT BPRS Bhakti Sumekar agar membuka peluang usaha baru dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

PD Sumekar kini dilibatkan dalam penyediaan beras untuk ASN dan pengelolaan APHT, sementara BPRS Bhakti Sumekar memperluas jaringan ke luar Sumenep dengan program pembiayaan bunga rendah bagi UMKM. Upaya lain termasuk subsidi transportasi kepulauan dan pengembangan industri migas oleh PT Wira Usaha Sumekar.

UMKM juga mendapat dukungan berupa pelatihan pemasaran, peningkatan kemasan produk, sertifikasi halal, hak kekayaan intelektual, hingga pameran produk unggulan di berbagai event nasional dan lokal.

Terkait pembangunan kepulauan, Bupati menegaskan perlunya kebijakan afirmatif agar pemerataan benar-benar dirasakan. Program strategis diarahkan pada transportasi laut, akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi maritim dan perikanan berbasis potensi lokal.

Sementara itu, komposisi belanja modal pada RAPBD 2026 masih akan meningkat setelah pemerintah pusat menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemerintah juga mencatat SILPA tahun 2025 sebesar Rp187,4 miliar yang sebagian besar berasal dari dana Block Grant, BLUD, dan Pajak Rokok.

Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah meluncurkan aplikasi digital “Sadheka”, yang memungkinkan investor melihat data aset daerah secara online, lengkap dengan harga sewa dan detail pemanfaatan. Penilaian aset dilakukan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pamekasan.

Untuk penguatan fiskal, pemerintah tetap menyediakan ruang cadangan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp5,5 miliar. Dana ini digunakan untuk penanganan wabah campak dan dampak gempa di Pulau Sepudi.

Sedangkan dalam penyelenggaraan kegiatan seremonial dan event daerah, Bupati menyebutkan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga September 2025, jumlah wisatawan yang datang ke Sumenep mencapai 1.054.530 orang, dengan kontribusi terhadap pendapatan UMKM mencapai Rp10,13 miliar.

Melalui seluruh penjelasan tersebut, Bupati Achmad Fauzi menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menjadikan Sumenep semakin mandiri secara ekonomi. Ia berharap, sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumenep di masa mendatang.

(*)