DPRD SUMENEP - Laporan Reses III Fraksi Partai NASDEM DPRD Sumenep dalam Rapat Paripurna, Selasa (2/9/2025), menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Enam anggota Fraksi Partai NasDem menyampaikan hasil serap aspirasi di lapangan yang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Isu paling mengemuka adalah ketersediaan infrastruktur dan listrik di wilayah kepulauan. Hingga kini, masih banyak desa di kepulauan Sumenep yang belum teraliri listrik. NasDem menilai pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata mempercepat penyediaan aliran listrik. Hak dasar masyarakat, yang bertahun-tahun disuarakan, dianggap terlalu lama diabaikan.

Fraksi NasDem juga menyinggung soal efisiensi anggaran daerah. Menurut mereka, anggaran seharusnya diarahkan pada kebutuhan urgen masyarakat, bukan untuk kegiatan seremonial. Kebijakan strategis harus berpihak pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan rakyat, seperti energi, pendidikan, dan kesehatan.

Keluhan tajam datang dari masyarakat nelayan. Mereka mendesak pemerintah konsisten menjalankan Peraturan Daerah tentang perlindungan nelayan. Faktanya, hingga kini regulasi itu belum memberi manfaat nyata. Kondisi ini terlihat jelas di Pulau Masalembu. Saat hasil tangkapan ikan melimpah, nelayan kerap kesulitan menjual karena minimnya fasilitas pengolahan dan terbatasnya pembeli. Dalam banyak kasus, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan ke laut.

Selain itu, masyarakat meminta evaluasi Peraturan Bupati maupun Perda tentang Pilkades. Poin pengalaman pemerintahan dalam syarat calon kepala desa dinilai diskriminatif. Fraksi NasDem menilai aturan itu memberi keuntungan besar bagi petahana dan berpotensi menutup ruang demokrasi bagi calon potensial dari rakyat.

Di sektor pertanian, warga mendesak agar program MBG dialihkan ke desa agar lebih efektif. Mereka juga mengusulkan pembangunan dan perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk memperlancar distribusi hasil panen. Akses jalan antar desa perlu ditingkatkan agar perputaran ekonomi lebih cepat.

Bidang kesehatan ikut menjadi sorotan. Warga berharap peningkatan pelayanan dengan tenaga medis yang ramah dan profesional. Di saat bersamaan, masyarakat juga mendorong penambahan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu memperluas usaha produktif. Pembangunan balai desa pun diusulkan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan warga.

Pendidikan tidak luput dari perhatian. Masyarakat meminta rehabilitasi sekolah di sejumlah desa agar tercipta ruang belajar yang aman. Bantuan buku, seragam, hingga alat olahraga juga diajukan untuk siswa kurang mampu. Aspirasi ini menunjukkan kuatnya kebutuhan dasar warga dalam membangun kualitas generasi muda.

Terkait tata kelola desa, Fraksi NasDem menekankan perlunya peran lebih maksimal dari Inspektorat dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Audit yang transparan dan berkala dinilai penting karena selama ini banyak anggaran desa, baik dari APBD maupun APBN, belum dirasakan manfaatnya secara signifikan.

Aspirasi terakhir datang dari Pulau Kangayan. Warga menuntut pembangunan dermaga sebagai sarana vital transportasi. Bagi masyarakat kepulauan, dermaga bukan hanya pintu mobilitas, tetapi juga urat nadi kegiatan ekonomi dan sosial.

Laporan reses Fraksi NasDem ini menegaskan bahwa pembangunan Sumenep tidak boleh meninggalkan kepulauan. Pemerintah daerah diminta menata ulang prioritas kebijakan agar aspirasi warga, mulai dari listrik, perlindungan nelayan, pendidikan, hingga infrastruktur, benar-benar terwujud.

(*)