DPRD SUMENEP — Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep yang digelar pada Rabu (21/05/2025), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Fraksi PPP menyoroti berbagai ketimpangan antara laporan capaian kinerja Pemkab dan realitas yang terjadi di lapangan.

Fraksi PPP mengapresiasi langkah Bupati dalam menyampaikan nota penjelasan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2019. .

Namun, mereka mempertanyakan tolak ukur yang digunakan dalam penilaian capaian kinerja, yang disebut “sangat berhasil”. Menurut PPP, klaim ini tidak selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

Salah satu catatan penting adalah terkait infrastruktur. PPP menyebutkan bahwa masih banyak jalan kabupaten dan desa yang rusak, bahkan tidak beraspal, terutama di wilayah kepulauan. .

Sementara itu, indikator peningkatan pendapatan masyarakat juga dianggap menimbulkan multitafsir, karena bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (BSPS) masih tinggi.

Fraksi PPP juga menyoroti indeks kualitas lingkungan hidup yang diklaim meningkat. Namun, penanganan sampah di pasar tradisional dan fasilitas umum disebut belum maksimal. .

Sektor pelayanan publik pun tak luput dari kritik, terutama di bidang kesehatan. PPP menyampaikan keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit dan puskesmas yang dinilai diskriminatif terhadap pasien pengguna fasilitas gratis seperti KIS dan Jamkesda.

Lebih lanjut, PPP menyoroti turunnya laju pertumbuhan ekonomi dari 5,35 persen pada 2023 menjadi 5,01 persen pada 2024. Mereka meminta penjelasan atas penyebab penurunan ini serta langkah konkret untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya.

Dalam penutupnya, PPP mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program kerja OPD yang belum tercapai dan kegiatan seremonial yang tak berdampak langsung. .

Mereka juga menekankan pentingnya penyusunan laporan APBD yang cermat agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Fraksi PPP juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Sumenep meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, dan berharap pencapaian tersebut diikuti peningkatan nyata dalam kesejahteraan masyarakat.

(*)