DPRD SUMENEP - Wakil Bupati Sumenep sampaikan Nota Penjelasan Bupati atas Raperda tentang RPJMD 2025-2029 dalam rapat paripurna, Rabu (2/07/2025).

Dalam penjelasan tersebut, Wakil Bupati menekankan bahwa penyusunan RPJMD merupakan kewajiban yang diatur secara tegas dalam regulasi. Hal itu termaktub dalam Pasal 69 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyebutkan kepala daerah wajib menyusun RPJMD dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.

Kewajiban tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 264 ayat (4) mengatur bahwa Perda tentang RPJMD harus ditetapkan paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan, Pasal 266 ayat (1) menyatakan bahwa kepala daerah dan anggota DPRD akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama tiga bulan.

Wabup juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep telah menetapkan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu “Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera”. Visi ini akan menjadi pijakan dalam menyusun program-program strategis seluruh perangkat daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spasial.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan lima misi utama. Pertama, membangun kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir. Ketiga, menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif. Keempat, melaksanakan pembangunan berazaskan gotong royong dan kearifan lokal. Kelima, memperkuat infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan merata antara wilayah daratan dan kepulauan.

Dari visi dan misi tersebut, ditetapkan lima tujuan dan 17 sasaran strategis yang akan menjadi fokus pembangunan hingga 2029. Capaian keberhasilan pembangunan akan diukur melalui enam indikator kinerja utama. Pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia yang menggambarkan pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

Indikator kedua adalah persentase penduduk miskin. Angka ini mencerminkan jumlah warga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, laju pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu.

Indikator keempat adalah indeks reformasi birokrasi yang mengukur kemajuan tata kelola pemerintahan dari berbagai aspek seperti manajemen perubahan, kelembagaan, pengawasan, hingga sistem SDM. Kelima, indeks kualitas layanan infrastruktur sebagai ukuran kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan fisik. Terakhir, indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup kualitas udara, air, dan lahan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

Delapan program unggulan telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah. Di antaranya adalah peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji, serta guru madrasah diniyah, termasuk dukungan beasiswa pendidikan.

Pemerintah juga fokus memperbaiki layanan kesehatan dasar di puskesmas dan layanan lanjutan di rumah sakit sesuai standar. Program lainnya mencakup pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan santri dan pemuda, percepatan pembangunan ekonomi berbasis penguatan desa, serta pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif.

Program unggulan lainnya adalah penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, penanganan masalah sosial berbasis gotong royong, serta peningkatan infrastruktur dan moda transportasi untuk wilayah kepulauan.

Melalui RPJMD 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Sumenep berupaya mengarahkan seluruh energi dan sumber daya untuk menciptakan lompatan pembangunan. Sinergi antara visi yang kuat, strategi yang terukur, serta komitmen birokrasi menjadi kunci sukses pelaksanaan kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.

Dengan menyusun RPJMD yang terintegrasi dan berbasis indikator kinerja, Pemerintah Sumenep berkeinginan kuat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya menjangkau pusat kabupaten, tetapi juga menyentuh wilayah terpencil dan kepulauan, demi pemerataan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

(*)